Humbahas - Bawaslu Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara (Sumut) memeriksa saksi dan terlapor dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Kecamatan Pakkat, Kecamatan Tarabintang dan Kecamatan Parlilitan.
Mereka adalah, MTP selaku Pelaksana Tugas Camat Pakkat, YG dan OHS (keduanya guru) dimintai klarfikasi sebagai saksi. Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas, JP sebagai terlapor.
"Iya benar, kita sudah klarifikasi tiga orang saksi,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Humbahas Henri Wesley Pasaribu kepada Tagar, Selasa 7 Mei 2019.
Menurut Henri, pemanggilan tersebut berawal dari laporan masyarakat, dugaan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke pihaknya. Dugaan keterlibatan setiap kepala sekolah dan para guru untuk mendukung caleg tertentu.
"Bukan dugaan kampanye, tapi dugaan pelanggaran pemilu oknum terlapor inisial JP (Kadis Pendidikan-red) dan hasil pengembangan dari surat Aliansi Papatar," jelasnya.
Henri enggan berkomentar banyak hasil klarifikasi ke empat orang tersebut.
"Belum bisa, karena masih proses klarifikasi. Kita tunggu dulu kalau sudah hasil kajian selesai nanti," imbuhnya.
Dina Situmeang selaku kuasa hukum pelapor, menyebut dugaan pelanggaran Pemilu 2019 diketahui atas keterangan dua guru yang menjadi saksi.
"Dari keterangan, mereka didata oleh masing-masing kepala sekolahnya untuk dicatat yang kemudian disampaikan ke Jamilin Purba selaku Kadis,” ungkap Dina.
Dina juga menyebutkan nama-nama pegawai maupun honorer yang harus mengumpulkan sebanyak 20 orang setiap keluarga di lingkungan masing-masing sekolah.
"Jadi ini jelas pelanggaran pemilu. Sebab Jamilin kita duga melakukan hal ini untuk kepentingan istrinya sebagai caleg di daerah itu," katanya.
Dina berharap Bawaslu bekerja profesional menangani dugaan pelanggaran pemilu tersebut.
Terlapor JP kepada Tagar melalui telepon seluler, membantah telah menyuruh kepala sekolah untuk mendata seluruh guru PNS dan tenaga honorer guna mendukung istrinya. []
Baca juga:
