Jakarta - Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Viktor S Sirait, menyesalkan terjadinya pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar. Ia mengucapkan terima kasih kepada polisi yang cukup cepat mengungkap pembobolan data tersebut dan menangkap pelaku.
Menurutnya, kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membersihkan orang-orang yang terindikasi menganut paham radikalisme dan anti Pancasila.
"Kasus ini tak sekadar pembobolan data pelanggan di Telkomsel. Kami menduga kejadian ini ada kaitannya dengan ideologi atau paling tidak ketidaksukaan si pelaku atas sikap politik Denny Siregar selama ini," katanya.
Ia menyesalkan ini terjadi di perusahaan milik negara atau BUMN. "Untuk itu kami mengingatkan Kementerian BUMN agar melakukan langkah evaluasi semua korporasi di BUMN, untuk memastikan bahwa semua direksi, komisaris, dan karyawan BUMN setia dengan Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.
Ketua Umum Bara JP, Viktor S. Sirait (Foto: Bara JP)Menurutnya, ini waktunya Kementerian BUMN melakukan screening kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI kepada semua direksi, pejabat, dan karyawan Telkomsel, juga BUMN lainnya, sehingga korporasi BUMN tidak disusupi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Lebih jauh ia mengatakan kebocoran data seperti yang dialami Denny, juga harus dilihat sebagai potensi ancaman spionase antarnegara. Menurutnya, BIN juga harus dilibatkan dalam men-screening pegawai, tidak saja di BUMN vital dan instalasi vital lainnya tapi juga di kementerian-kementerian utama. Ia mengatakan BUMN memang tidak mempunyai perangkat untuk mendeteksi ini, karena itu perlu kerja sama antar lembaga terkait.
"Kami berharap Menteri BUMN Erick Thohir jangan menganggap persoalan peretasan data Denny Siregar adalah hal biasa atau mendiamkan hal tersebut. Pernyataan ini adalah bentuk dukungan langsung Bara JP untuk Erick Thohir," ucapnya.
Viktor menambahkan kasus di Telkomsel ini semakin menguatkan dugaan banyaknya karyawan bahkan jajaran direksi di BUMN dan kementerian lainnya yang terpapar radikalisme dan anti Pancasila.
Ia mengingatkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, akhir tahun lalu, yang menyebut banyaknya karyawan di BUMN yang terpapar radikalisme dan berpotensi menular ke 2 juta karyawan BUMN.
"Bahkan Pak Erick Thohir akhir tahun lalu pernah mendapat data langsung dari Menko Polhukam Mahfud Md mengenai jumlah karyawan BUMN yang terpapar radikalisme. Ini persoalan serius, harus segera dibersihkan," katanya. []
