Jakarta - Ketua DPD Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Bengkulu, David menduga ada pihak-pihak yang semakin gencar menyuarakan isu reshuffle Kabinet Indonesia Kerja di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dia mengatakan, melalui desakan reshuffle tersebut ada pihak-pihak yang ingin mengganggu konsentrasi Jokowi dalam memimpin negara Indonesia. Tidak hanya itu, isu perombakan kabinet juga bertujuan mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan.
Kita harus bersama-sama menjaga stabilitas politik di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi ekonomi negeri ini
"Kita harus bersama-sama menjaga stabilitas politik di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi ekonomi negeri ini," katanya, Sabtu, 11 Juli 2020.
David menegaskan, sistem bongkar pasang di kabinet merupakan wewenang Jokowi. Kendati demikian, dia berharap pemerintah tetap fokus dalam menghadapi pandemi yang sangat berdampak kepada masyarakat kecil.
"Jelas, penunjukan menteri adalah wewenang Bapak Presiden Jokowi dan itu tidak bisa di intervensi. Sebagai contoh di daerah kami, di sini ada PTPN 7 Unit Usaha Padang Pelawi dan ada BUMN lain. Kami berharap pemerintah fokus membenahi sektor hulu hingga hilir agar masyarakat kecil merasakan perbaikan ekonomi," ujarnya.
Dia berpendapat, dalam situasi mewabahnya pandemi Covid-19, persoalan ini harusnya menjadi prioritas utama bagi elit politik dan kabinet kerja agar perekonomian masyarakat kembali bergairah.
"Penanganan Covid-19 lebih prioritas untuk bangsa ini, agar pekerja harian seperti buruh, petani, dan nelayan ekonominya bangkit dari keterpurukan," ucapnya.
Tak hanya itu, David juga mengapresiasi sikap tegas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan perombakan di sejumlah perusahaan pelat merah.
"Langkah melakukan perombakan di sejumlah perusahaan BUMN adalah hal yang sangat berani, dan saya mengapresiasi dan mendukung perombakan itu," kata dia.
Dia berpandangan, ke depan kinerja anak perusahaan BUMN harus dievaluasi secara menyeluruh sehingga dapat menguntungkan negara.
"Untuk apa memiliki perusahaan kalau setiap tahun laporannya merugi, rombak semua dan audit menyeluruh," ujar Ketua DPD Bara JP Bengkulu, David. []
Baca juga: Bara JP Jateng Dukung Erick Thohir Bersihkan BUMN
Baca juga: Ancaman Reshuffle Berkaitan dengan Penolakan RUU HIP
