UNTUK INDONESIA

Bantu UMKM di Masa Pandemi, Bagaimana Caranya?

Semangat dari seluruh pemangku kepentingan untuk turut mensukseskan keberlanjutan dari UKM dan keberlanjutan perekonomian.
Tim Alpha PMI-KRPI bersama Kementerian Koperasi dan UKM, serta Serikat Buruh Migran Indonesia(SBMI Hong Kong) mengadakan acara seminar daring (webinar) bertajuk \'Bantu UMKM di Masa Pandemi, Bagaimana Caranya?\' Minggu, 15 November 2020. (Foto:Isitmewa)

Jakarta - Tim Alpha PMI-KRPI bersama Kementerian Koperasi dan UKM, serta Serikat Buruh Migran Indonesia(SBMI Pusat) mengadakan acara seminar daring (webinar) bertajuk 'Bantu UMKM di Masa Pandemi, Bagaimana Caranya?' Minggu, 15 November 2020.

Webinar itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Maizidah Salas (Mantan PMI, Aktivis SBMI, dan Perintis Kampung Migran), Abdul Aziz (Pegiat Ekonomi Daerah, Ketua WiraNU Jawa Timur), dan Destry Anna Sari (Asisten Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM).

Selain itu, sebaiknya Dinas Koperasi melakukan jemput bola ke desa-desa untuk membantu akses perizinan

Untuk mendukung berjalannya diskusi, turut hadir Co-Founder ukmindonesia.id Hilda Fachrizah sebagai moderator dan Peneliti LPEM UI Mohamad D. Revindo sebagai pemantik.

Diskusi dimulai dengan pemaparan dari Destry Anna Sari mengenai kebijakan pemerintah dalam mendukung UKM yang perekonomiannya terdampak di masa pandemi Covid-19.

Sari menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasinya digitalisasi UMKM serta Mitigasi dan Survive (intensif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan akses pembiayaan, digitalisasi, akses ke offtaker, dan banpres produktif usaha mikro), Reactivate (reaktivasi usaha sesuai protokol kesehatan.

"Onboarding UMKM Digital, program pemulihan ekonomi nasional, pelatihan & pendampingan), dan Redevelop atau Sustain (standardisasi global, laman UMKM di LKPP, perluasan program belanja di warung tetangga, pasar digital UMKM untuk BUMN)," kata dia.

Menanggapi pemaparan tersebut, Mohamad D. Revindo memberikan rekomendasi untuk tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mendukung UMKM. Rekomendasi tersebut mencakup melalukan kerja sama data dengan komunitas UMKM supaya dapat dikurasi dan diberi bantuan yang tepat guna, serta membuat model sukses UMKM di berbagai tempat supaya dapat di replikasi.

Selanjutnya, Abdul Aziz memperlihatkan pemaparannya mengenai peran komunitas dalam membantu UKM PMI dan kebijakan pemerintah yang diharapkan bagi komunitas.

"Di komunitas UMKM di Blitar telah mendapat pelatihan dari Dinas Koperasi. Namun, bantuan program pemerintah yang dipaparkan KemenkopUKM sebelumnya masih sulit diakses," ujarnya.

Menurutnya selama ini, komunitas telah berupaya mengadakan program untuk UMKM seperti program ekspor ke Hongkong tanpa harus melalui perizinan yang rumit.

"UKM di daerah di masa pandemi terbantu lewat berjalannya kembali sektor pariwisata, program ekspor, serta program bapak asuh dan ibu asuh," kata Aziz.

Kemudian, Maizidah Salas mengatakan, mengenai tantangan UKM keluarga PMI dalam konteks pandemi dan bagaimana masyarakat serta pemerintah dapat mendukungnya.

Salas memaparkan, UKM membutuhkan pendampingan UKM, stimulan permodalan, bantuan penjualan, edukasi manajemen keuangan, edukasi packaging, literasi digital marketing, dan branding dalam menghadapi pandemi.

"Masyarakat dapat membantu UKM melalui yaitu belanja sembako di warung sekitar, beli makanan melalui ojek online, membeli pulsa di lingkungan terdekat, membantu promosi, mengajak UKM mengikuti webinar online, mengikuti grup UKM melalui media sosial, barter produk, membantu mencarikan informasi akses bantuan permodalan, dan penggalangan donasi. Perlu dilakukan pula permudahan akses permodalan UKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan Presiden untuk UKM, dan mitra usaha," ucapnya.

Salas menegaskan, UKM PMI membutuhkan follow up dan bukti nyata di lapangan tentang pendampingan dari KemenkopUKM sampai tahapan UKM bisa bangkit.

"Selain itu, sebaiknya Dinas Koperasi melakukan jemput bola ke desa-desa untuk membantu akses perizinan," kata Salas.

Dalam sesi tanya jawab, pernyataan Salah mendapat dukungan dari Yurnani. Sebab, terdapat keterbatasan akses dan modal dari pelaku UMKM sehingga perlu dipermudah melalui jemput bola.

Moderator menambahkan bahwa untuk perizinan terdapat pemangku kepentingan lain selain Dinas Koperasi sehingga memang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Permasalahan di lapangan juga diutarakan oleh Ningrum di mana di Cirebon, UMKM tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah karena adanya permasalahan dari perangkat desa dan bank, serta kesulitan untuk melakukan ekspor karena tidak adanya standarisasi.

Sari menanggapi bahwa kendala tersebut dapat dilaporkan ke Kemenkopukm dan terkait permasalahan standarisasi pemerintah dapat mengupayakan pendampingan usaha melalui Pusat Terpadu, meski sifatnya sangat terbatas.

Webinar ditutup dengan kesimpulan dari moderator tentang semangat dari seluruh pemangku kepentingan untuk turut mensukseskan keberlanjutan dari UKM dan keberlanjutan perekonomian dari keluarga PMI melalui berbagai program.[]

Berita terkait
Google Berikan Bantuan Sebesar 155 Miliar ke UMKM Indonesia
Google mengumumkan komitmennya menginvestasikan US$ 11 juta (setara Rp 155 miliar) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Indonesia.
Jababeka Salurkan Bantuan Dukung UMKM di Masa Pandemi
PT. Jababeka Infrastruktur meluncurkan Program Jabat Ekonomi Ibu Super dalam mengurangi dampak pandemi.
UMKM Dituntut Digitalisasi di Tengah Pandemi
Digitalisasi UMKM pada dasarnya adalah agenda besar pemerintah untuk melakukan pemulihan juga transformasi ekonomi digital.
0
Taklukkan Newcastle, Chelsea ke Puncak Lengserkan Leicester
Chelsea menduduki puncak klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Newcastle United 2-0. Chelsea sukses menggeser Leicester City.