Tapteng - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Parulian Sojuangon Panggabean mengaku belum mengetahui keluhan warga terkait laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 29 Mei 2020 lalu.
Dari aplikasi tersebut, sebanyak 118 keluhan atau laporan masuk dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Sampai sekarang, kesalahan itu di mana kami belum tahu. 40.000 paket sudah kami sampaikan, ada berita acaranya lengkap, foto dokumen lengkap, sesuai standar operasional. Oke ada barang yang busuk, tetapi perlu diketahui, barang itu sudah kami ganti setelah seminggu, dan itu pun tidak utuh dengan dulu,” ungkap Parulian kepada Tagar di kantornya, Selasa, 9 Juni 2020.
Menurut Parulian, hingga kini pihaknya masih terus membenahi kesalahan dari data yang dikeluarkan, tetapi belum direalisasikan dari Kementerian Sosial.
“Kami disuruh memperbaiki pada Oktober 2019 lalu. Ternyata Maret 2020 sudah timbul corona, belum selesai pekerjaan kami ini, dikeluarkan data lama. Terakhir yah muncul ini, KPK buka website masuklah informasi, mungkin ada yang melaporkan di Tapanuli Tengah, tapi itu di awal,” katanya.
“Kuota yang kami berikan itu telah diperbaiki, tetapi tidak diiyakan. Dikeluarkanlah data BPS tahun 2005 dan 2010. BPS yang memberikan data itu, kami hanya memperbaiki. Tapi yang kami perbaiki itu belum direalisasikan, makanya kami jenuh. Toh yang kaya dapat, yang PNS dapat yang keluar namanya, kan datanya di tahun 2005 dia miskin, makanya yang ketahuannya itu di pencairan pertama, diperbaikilah pencairan kedua dia nuntut, yang pertama dapat, kemudian pencairan kedua ketahuan dia PNS namanya dicoret,” ungkapnya.
Kami bukan swakelola. Kami itu memiliki penyedia barang, ada perjanjian kontrak
Terkait pendataan ganda, itu tidak dapat diberikan, dan akan dikembalikan kepada negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa kantor pos, dan jika terdapat kesalahan dalam penyaluran bantuan, akan dilakukan pergantian.
“Untuk data yang ganda itu tidak dicairkan, dikembalikan kepada negara. BPK akan masuk memeriksa kantor pos, kalau salah dia menyalurkan, dia akan melakukan pergantian,” ucapnya.
Parulian juga menjelaskan pihaknya hanya penyedia barang dan memiliki perjanjian kontrak.
“Kami bukan swakelola. Kami itu memiliki penyedia barang, ada perjanjian kontrak, kami hanya mengawasi mutunya, apabila mutunya kurang bagus kami berhak untuk menegurnya untuk mengganti yang bagus," jelasnya.
Parulian mengungkapkan, ada beberapa jenis bantuan yang dikeluarkan Kementerian Sosial, yakni program keluarga harapan (PKH) rutin setiap bulannya, bantuan sembako dan bantuan sosial tunai (BST) akibat dampak Covid-19.
“Bantuan sosial tunai ini khusus karena corona yang diambil Rp 600.000 tiap bulan melalui kantor pos,” jelasnya.
Ada juga bantuan dari Dinas Sosial sebanyak 40.000 paket sembako, dari provinsi sebanyak 36.000 paket sembako, dan dari Dana Desa berbentuk sembako.
Kepala Kantor Pos Sibolga, Agus Saeful menjelaskan, bahwa pihaknya hanya bertugas untuk membagikan bantuan sosial tunai.
Untuk kuota bantuan sosial tahap satu di Kabupaten Tapanuli Tengah pada 6 Juni 2020 sebanyak 14.249 dan yang tersalurkan sebanyak 12.905, dan tahap dua sebanyak 13.641.
“Selebihnya, akan disalurkan hingga 11 Juni 2020. Artinya, penyaluran bantuan tahap I yang belum mendapat, digabung dengan penyaluran bantuan tahap II. Untuk bantuan di tahap dua kemungkinan bisa jadi ada susulan karena penyaluran masih berjalan,” pungkasnya.[]
