Kota Bandung - Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mulai melakukan berbagai persiapan termasuk data penerima, menyusul akan mulai penyaluran bantuan sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat tahap II pada Kamis, 9 Juli 2020. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian jadi perhatian serius Dinsos Jawa Barat agar data penerima bansos tahap II ini lebih akurat dan tepat sasaran.
"Semua persiapan penyaluran bansos tahap II intens dimatangkan dan dituntaskan, termasuk data penerima bansos yang sudah divalidasi dan dipadankan agar bansos tepat sasaran dan berkeadilan. Kita juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK," ucapnya.
Menurut Dodo, apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyaluran Bansos mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dinilai dalam menetapkan data ini sangat hati-hati untuk menghindari adanya penerima ganda dan yang tidak tepat sasaran. "KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo, di Gedung Sate, 7 Juli 2020.
Dodo menjelaskan bahwa terdapat 27 tahap cleansing data penerima bansos provinsi mulai dari menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos sehingga data penerima bansos semakin akurat.
"Data penerima bansos tahap II sudah sesuai administrasi, tidak menerima lebih dari satu bantuan, dan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang sudah menerima tahap I. Saat ini, data kami lebih akurat dan kami pun lebih yakin karena saat proses pendataan kami berdiskusi dengan Ombudsman, minta review kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Dodo (Parno/jabarprov.go.id). []
