Bansos 2021, Menko PMK Pastikan Pengawasan Diperketat

Muhadjir Effendy pastikan pengawasan penyaluran bantuan sosial 2021 diperketat.
Peluncuran Bantuan Tunai Sosial. (Foto: Tagar/Dok. Kemenko PMK)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan pengawasan akan diperketat guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tahun 2021 pun dilakukan dalam bentuk tunai.

Pengalaman tahun lalu akan terus kita benahi dan nanti akan kita bentuk desk untuk memastikan agar uang itu segera sampai kepada mereka-mereka yang berhak,

"Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos," ujarnya saat wawancara di acara Kompas TV, Senin 4 Desember 2021.

Muhadjir memastikan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu ia menekankan pentingnya peranan masyarakat untuk lebih berani melapor apabila terjadi penyimpangan apabila mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil," ungkapnya.

Muhadjir menyebut besaran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp. 300 ribu perbulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 4 (empat) bulan mulai Januari hingga April 2021.

Selain ditransfer melalui himbara, dana BST juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima bantuan. Khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau. Penerima akan difoto dan dimasukkan data based untuk bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak.

Ia pun menjelaskan pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap penerima manfaat baik secara geospasial maupun kondisi sosial ekonomi. Sehingga demikian, dipastikan bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran.

"Pengalaman tahun lalu akan terus kita benahi dan nanti akan kita bentuk desk untuk memastikan agar uang itu segera sampai kepada mereka-mereka yang berhak," pungkas Muhadjir.

Dalam kesempatan yang bersamaan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya inisiatif penyaluran bansos dalam bentuk tunai. Ia juga berharap agar kejadian sebelumnya tidak terulang.

"Ini adalah kerja yang besar, sebuah niat yang tulus sehingga harus dikawal betul-betul dan serius sehingga pengalaman kasus sebelumnya tidak terulang. Bagi masyarakat juga harus punya keberanian menyampaikan karena kalau masyarakat diam saja ketika terjadi pemotongan, tugas mulia ini tidak sepenuhnya terlaksana dan pesan presiden juga tidak terlaksana. Saya kira itu betul-betul memerlukan kerja sama dari semua pihak," ungkapnya. (Viona Bono Valvinka) []

Berita terkait
Menko PMK: Pandemi, Momentum DTKS Lebih Baik
Muhadjir Effendy mengatakan masa pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk menyediakan DTKS yang lebih baik, berkualitas, dan lebih akurat.
Vaksinasi, Menko PMK: Persetujuan dari BPOM Sangat Penting
Pelaksanaan vaksinasi Covid gratis, Pemerintah tengah menunggu persetujuan dari BPOM. Muhadjir Effendy nilai persetujuan sangat penting.
Menko PMK Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Local Heroes
Muhadjir Effendy terima penghargaan Tokoh Penggerak Local Heroes dari Tribun Network dan Tribun Institute.
0
Gus Yaqut Heran Indonesia Belum Diizinkan Masuk Saudi
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum memahami kenapa Indonesia belum mendapat izin masuk dari Pemerintah Arab Saudi.