Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemendagri dan KPU tidak memaksakan Pilkada digelar pada tahun 2020, menimbang kasus Covid-19 yang belum surut. Ini karena kesehatan masyarakat wajib menjadi prioritas bersama.
"Mendorong pemerintah mengevaluasi seluruh progres tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan sampai sejauh ini, dikarenakan banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi pada masa proses tahapan pilkada, sehingga perlu diambil sikap tegas dari awal, apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya," kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu, 12 September 2020.
Apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020.
Mantan Ketua DPR ini juga berharap pemerintah bisa mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada 2020 di berbagai daerah. Mengingat banyaknya wilayah yang sudah masuk ke dalam zona merah, sehingga penyebaran virus masih terus meningkat.
"Meminta Pemerintah Daerah/Pemda dari 45 daerah yang berzona merah tersebut memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19 dan menghindari terbentuknya kluster di dalam Pilkada," ujar Politikus Partai Golkar itu.
Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah tersebut.
"Apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," ucap Bamsoet.
Sebelumnya, Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol's) Cecep Sopandi menilai pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang akan sangat berbahaya. Hal itu mengingat adanya peningkatan jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19.
Cecep menegaskan, bahaya ini tidak hanya terjadi pada masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi sejarah buruk bagi demokrasi bangsa jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan.
"Melaksanakan Pilkada di tengah tingginya angka positif Covid-19 tentu sangat berbahaya, bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga akan berpotensi jadi sejarah buruk demokrasi di Indonesia jika membawa bencana," ujar Cecep saat dihubungi wartawan, Sabtu, 12 September 2020. []
