Jakarta - Jubir Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat suara terkait anggapan mantan Danjen Kopassus lembek dalam menangani polemik di perairan Natuna yang dilanggar oleh China.
Respons tersebut dilontarkan Dahnil guna menyikapi pernyataan Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid yang menyebut Prabowo tidak tegas dalam persoalan Natuna.
Menhan Prabowo menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik.
Menurut Dahnil, Menhan justru ingin menyelesaikan permasalah dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan Indonesia defensive, bukan offensive.
"Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Sabtu, 4 Januari 2020.
Baca juga: PKS Sebut Prabowo Lembek Hadapi Natuna
Langkah damai, kata dia, bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih menurutnya adalah jalur diplomasi.
"Menhan Prabowo menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik," ujarnya.
Dahnil menjelaskan ada beberapa poin damai yang dimaksudkan oleh Prabowo, antara lain:
(1) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Tanah Air menolak klaim Negeri Tirai Bambu terkait traditional fishing ground, yang tidak memiliki landasan hukum.
(2) Juga menolak klaim atas penguasaan LCS (kita gunakan istilah Laut Natuna Utara) atas dasar Nine Dash Line.
(3) Akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh TNI secara intensif.
(4) Peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE Indonesia atau laut Natuna.
"Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negar. Sebelum 4 sikap dan langkah tersebut disampaikan, sebelumnya Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan cara damai melalui Nota Protes kepada pihak RRT," ucap Dahnil.
Baca juga: FPI Meragukan Nasionalisme Luhut, Mahfud MD, Prabowo
Sebelumya, politikus PKS Muhammad Kholid mengkritik langkah Menhan Prabowo yang tidak garang saat kapal China masuk ke ZEE Indonesia.
Dia menyayangkan sikap mantan Danjen Kopassus yang menginginkan rakyat tenang, sehingga tidak ada yang terganggu, termasuk investasi dari China.
"Sikap lembek Menteri Pertahanan yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng," kata Kholid dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, 4 Januari 2020.
Bahkan, Kholid menyebut Prabowo terlalu santai dalam menanggapi permasalahan yang dinilainya cukup berat.
"Santai, sikapnya (Prabowo) harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ucap Kholid. []
