Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan setuju seluruh anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK mendapat gaji bersih lebih dari Rp 80 juta per bulan. Artelia memandang sepak terjang masa lalu anggota Dewas KPK sepadan ketika diukur dengan gaji tinggi.
Mereka itu orang-orang terpilih yang sudah menorehkan kesejarahan atas integritasnya.
Arteria mengatakan seluruh anggota Dewas KPK layak mendapatkan gaji dan tunjangan mengingat prestasi dan torehan yang dilakukan mereka sebelum berada di lembaga antirasuah.
"Sangat pantas. Ingat lho mereka itu orang-orang terpilih yang sudah menorehkan kesejarahan atas integritasnya dalam bidangnya masing-masing," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut kepada Tagar, Rabu, 6 Mei 2020.
Besaran pendapatan anggota Dewas KPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020. Dalam aturan yang diteken 21 April 2020 itu, Dewas KPK juga mendapatkan fasilitas lain dari negara.
Adapun total keseluruhannya gaji (belum bersih) Ketua Dewas KPK sebesar Rp 104.620.500 per bulannya. Sedangka anggota Dewas KPK yang berjumlah empat orang, masing-masing mengantongi gaji (belum bersih) Rp 97.796.250 per bulannya.
Menurut Artelia, gaji yang diterima seluruh anggota Dewas KPK sepadan dengan tugas dan fungsinya. Dia kemudian membandingkan gaji yang diterima Dewas KPK dengan direksi dan komisari yang mengawasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Sekarang mereka ditugaskan untuk menjaga keluhuran institusi KPK. Itu masih kurang, bandingkan dong dengan gaji-gaji direksi dan komisaris BUMN," ujarnya.
Artelia berharap gaji tinggi yang dikantongi seluruh anggota Dewas KPK mengkatrol kinerja mereka dalam menunjukan kerja nyata menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terhadap komisioner lembaga antirasuah periode 2019-2023. Karena menurut Artelia, kinerja Pemimpin KPK Firli Bahuri cs telah sesuai dengan pengawasan Dewas KPK yaitu menjalankan ritme 'tidak gaduh', dan bukan lagi sukses kerap menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap koruptor.
"Pengawasannya jalan dengan tetap memberikan penghormatan dan pimpinan KPK untuk bekerja dan ndak gaduh. Perlu diketahui bahwa sukses KPK itu bukan karena banyaknya OTT atau tangkapan, tapi bagaimana perilaku koruptif itu menurun. Sekali lagi itu gaji, saya pikir sangat wajar," ucap Arteria.