Arahan Bambang Soesatyo Soal Pilkada Serentak 2020

Bambang Soesatyo menyebut, para penyelenggara dan kandidat peserta tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Bambang Soesatyo (Bamsoet) ditemui Tagar usai pementasan ulang Panembahan Reso di Ciputra Artpreneur Jakarta, Jum\\'at malam, 24 Januari 2020. (Foto: Eno Suratno Wongsodimedjo)

Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, selain menguji persoalan kesehatan, sosial, dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga turut menguji ketahanan demokrasi. Pandangannya, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, banyak hal yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, dalam situasi pandemi ini, hak konstitusional warga tak boleh dicederai. Kendati demikian, hak itu harus dapat diatasi demi menghindari klaster baru penyebaran virus Covid-19 pada Pilkada mendatang.

Dari semula mengedepankan jargon dan hiburan, menjadi mengandalkan ide dan gagasan

Lantas, Bamsoet menuturkan, terdapat 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Dalan kesempatan itu, dia berharap protokol kesehatan mutlak diberlakukan tanpa kompromi.

Dia berpendapat, para penyelenggara dan kandidat peserta tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, tujuan itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona di masyarakat.

"Dari segi kandidat dan partai politik pendukung, dituntut untuk semakin bijak dalam berkampanye. Dari semula mengandalkan besarnya kerumunan massa, diubah menjadi mengandalkan platform teknologi informasi. Dari semula mengedepankan jargon dan hiburan, menjadi mengandalkan ide dan gagasan," kata Bamsoet saat mengisi Webinar 'Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19', Kamis, 6 Agustus 2020.

Mantan Ketua DPR ini menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada juga telah berkomitmen mengedepankan protokol kesehatan. Dia berpendapat, itu harus dilakukan melalui rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi petugas terkait, yakni KPU, PPK, dan PPS.

Penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, pengaturan larangan berkerumun dan beberapa penerapan protokol kesehatan lainnya harus ditetapkan.

"Selain untuk meneguhkan demokrasi, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak bisa ditunda ke tahun 2021. Karena bisa terjadi kemubaziran anggaran 2020 yang telah dicairkan mencapai Rp 4 triliun," ucap Politisi Partai Golkar ini

Berita terkait
Bamsoet: Tindak Tegas ASN Tak Netral saat Pilkada
Bamsoet menyoroti meningkatnya tren ketidaknetralan ASN pada ajang pilkada di beberapa daerah. Ia akan menindak tegas yang melanggar.
Asner Silalahi, Cawalkot Tunggal di Pilkada Siantar
Nama Asner Silalahi menjadi perbincangan karena berpotensi menjadi calon tunggal di Pilkada Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
Jaga Citra, PDIP Diprediksi Tak Usung Bobby di Pilkada
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan mengusung Bobby Nasution pada Pilwalkot Medan
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.