APD di RS Swasta Kurang Memadai Tangani Corona

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan keterbatasan APD untuk penangan COVID-19 di rumah sakit swasta menjadi perhatian.
Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi RSSA Malang, Jumat, 6 Maret 2020. (Foto: Tagar/Moh Badar Risqullah)

Malang - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan kesiapan serta keberadaan Rumah Sakit (RS) dengan tenaga medis sudah mumpuni. Tetapi, Muhadjir mengaku yang menjadi perhatian yaitu keterbatasan alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan.

Muhadjir mengatakan saat ini ketersediaan APD masih terbilang kurang di beberapa RS swasta yang menjadi rujukan awal.

Memang bisa seperti itu. Tapi kan sebaiknya harus ditambah. Saya kira seperti itu.

"Karena itu, tadi pagi saya sudah menyampaikan ke Menkes supaya segera diupayakan. Sehingga, jumlah yang sangat terbatas itu bisa segera dipenuhi," kata Muhadjir usai meninjau ruang isolasi pasien suspek Covid-19 di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang, Jumat, 6 Maret 2020.

Dari laporan kepadanya, khususnya di Jawa Timur, dia menyebutkan jatah dari Dinas Kesehatan setiap rumah sakit hanya empat APD. Meskipun, pada dasarnya bisa saling turun jika dari salah satu RS ada yang membutuhkan.

"Memang bisa seperti itu. Tapi kan sebaiknya harus ditambah. Saya kira seperti itu. Tentunya, dengan tujuan untuk keselamatan tenaga medisnya pula," ujarnya. 

Dijelaskannya bahwa di setiap RS swasta idealnya harus tersedia sekitar 50 APD. Karena, dalam satu kali penanganan pasien virus corona dengan jumlah tersebut bisa saja terpakai.

"APD ini kan tidak bisa dipakai terus menerus. Dan jika sudah dipakai (menangani pasien virus corona) harus dimusnahkan atau dihancurkan," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI ini.

Berbeda halnya dengan RS Pratama atau rumah sakit rujukan utama penanganan virus Corona seperti di RSSA Malang. Ketersediaan APD-nya, kata Muhadjir, kurang lebih ada 400 biji dan itu standarnya.

"Di sini (RSSA Malang) ada 400 APD. Tetapi kan Ini untuk rumah sakit rujukan. Dan inform dari kepalanya menyampaikan bahwa sekali pakai itu memang benar dibutuhkan sekitar 50 APD," ucapnya.

Diketahui, ruang isolasi yang ada di RSSA Malang kurang lebih ada 5 ruangan yang disiapkan. Menurutnya, tempat serta pintu masuknya sudah tersendiri dan terpisah dari pasien umum sesuai dengan standard yang ada.

"Saya melihat (ruang isolasi RSSA Malang), kalau misalnya ada pasien yang positif. Secara umum, sudah bagus dan mengikuti standar yang ditetapkan WHO," imbuh Muhadjir.

Dia menambahkan masyarakat saat ini tidak perlu khawatir dan panik jika ada pasien yang masih suspek atau dicurigai Corona atau Covid 19. Karena, semua tenaga medis di RS swasta dan puskesmas di Indonesia sudah dilatih untuk menanganinya.

"Saya sudah mengecek beberapa rumah sakit swasta di Jawa Timur. Rata-rata mereka sudah memiliki bekal penanganan jika misalnya ada yang suspek Covid-19 ini sebelum dirujuk ke RS utama," ujarnya.

Maka dari itulah, dia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak memandang semua pasien suspek corona berarti positif. Padahal, pasien tersebut bisa sembuh atau hasilnya negatif.

"Virus ini bisa kita sikapi dengan cara dingin. Malah, yang paling berbahaya itu justru adalah sikap panik yang terjadi di masyarakat," kata dia. []

Berita terkait
Muhadjir Effendy Target RS Corona Selesai Dua Minggu
Pemerintah akan membangun sebuah rumah sakit khusus untuk penangan pasien virus corona di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
2 WNI Positif Corona, Menko PMK: Jangan Dipergawat
Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar masyarakat tidak melakukan aksi borong sembako setelah diumumkan 2 WNI positif corona.
Meski Corona, Garuda Melayani Penerbangan ke Korsel
Direktur Utama Garuda Indonesia rfan Setiaputra mengatakan layanan operasional penerbangan dari dan menuju Incheon, Korsel masih dibuka.
0
Massa SPK Minta Anies dan Bank DKI Diperiksa Soal Formula E
Mereka menggelar aksi teaterikal dengan menyeret pelaku korupsi bertopeng tikus dan difasilitasi karpet merah didepan KPK.