Jakarta – Pemerintah Indonesia didesak untuk mengaudit proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terlebih dahulu sebelum menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengongkosi pembangunan proyek yang menelan biaya Rp 114 triliun tersebut.
Seorang anggota Komisi VI DPR dan pengamat kebijakan publik mengatakan audit itu penting dilakukan untuk menilai apakah terjadi kekeliruan manajemen sehingga diperlukan intervensi kas negara.
Namun, Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengklaim dana APBN dibutuhkan lantaran keuangan tiga konsorsium perusahaan pelat merah dalam proyek kereta cepat tersebut terganggu akibat pandemi.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Zuliansyah, mengatakan Presiden Jokowi semestinya tidak begitu saja memutuskan menggunakan APBN untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit, menurut dia, sangat penting untuk mengetahui penyebab pembengkakan biaya proyek ini — apakah karena kesalahan manajemen atau keadaan memaksa (force majeure).
Jika hasil audit menemukan mismanajemen, maka seharusnya pemerintah tidak ikut menanggung beban tersebut.
"Kalau misalnya [terjadi] mismanajemen, harus ada evaluasi menyeluruh yang detail. Sehingga pemerintah jangan menanggung dong melalui APBN. Tapi ya itu diselesaikan sesuai perjanjian business-to-business," imbuh Zuliansyah kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, 10 Oktober 2021.
"Tapi kalau force majeure, peluang [menggunakan APBN] dimungkinkan. Tapi harus dianalisis dulu sejauh mana pandemi berdampak pada pengerjaan proyek ini."
"Kalau itu yang terjadi, pemerintah punya justifikasi untuk mengintervensi."
"Tapi poin dasarnya evaluasi proses pengerjaan ini dulu yang harus disampaikan ke publik sehingga clear apa alasannya."
Zuliansyah menjelaskan bahwa selain untuk mengetahui penyebab, audit tersebut juga penting untuk mengukur seberapa besar intervensi anggaran negara yang bisa digelontorkan.
Termasuk dari pos anggaran mana yang boleh digunakan untuk mendanai pengerjaan pembangunan ini.
"Berapa maksimal yang bisa dibantu? Apakah seluruhnya?" kata Zuliansyah.
Sejauh pengamatannya dalam berbagai proyek strategis di banyak negara, perencanaan sebuah pembangunan strategis seringkali tanpa disertai mitigasi risiko. Sehingga kerap "kaget" saat terjadi perubahan di tengah jalan.
Padahal dengan adanya mitigasi risiko, maka pengelola proyek dapat membuat perencanaan kontingensi agar proyek tidak terancam mangkrak.
"Kalaupun proyek ini direncanakan sebelum pandemi, dan saat berjalan terjadi pandemi, seharusnya di situ ada contigency plan. Jangan tiba-tiba ditangkap publik seolah-olah mendadak, anggaran membengkak."
1. Tiga Sebab Pembengkakan Biaya
Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga sepakat pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Sebab yang dia ketahui, terjadi perubahan perjanjian di tengah jalan.
"Awalnya disepakati PTPN mereka menyiapkan lahan. Sekarang mereka (China) enggak mau dengan sistem itu. China maunya konsorsium perusahaan Indonesia menyetorkan modal," ujar Herman Khaeron kepada BBC News Indonesia.
Presiden Joko Widodo menginginkan kereta cepat hubungkan Jakarta-Surabaya (Foto: bbc.com/indonesia – AFP)
Persoalan lain yang patut ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), katanya, terkait membangkaknya dana investasi yang tadinya Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun.
Menurut Herman Khaeron, pembengkakan ini kemungkinan disebabkan tiga hal: salah hitung, perencanaan yang terlampau optimistik, dan situasi pandemi yang berdampak pada kemampuan keuangan tiga perusahaan konsorsium proyek kereta cepat.
"PT Kereta Api Indonesia saat ini sedang kesulitan anggaran, PTPN VIII dibebani utang dan PT Wijaya Karya bukan perusahaan yang siap modal."
Dengan masuknya anggaran negara, dia juga mempertanyakan skema kerja sama antara Indonesia dengan China apakah masih tetap business to business atau tidak.
Tapi lebih dari itu, keputusan memakai kas negara untuk mengongkosi proyek kereta cepat Jakarta - Bandung harus tetap melalui persetujuan DPR untuk menentukan dari pos anggaran mana uang itu diambil.
Ini demi memastikan dana APBN digunakan tepat sasaran, efektif, dan efisien.
"Mestinya dari awal kalau perjanjian seperti itu [b to b] dijalankan sesuai hasil perjanjian, kok di tengah jalan tiba-tiba ada perubahan. Diurai dulu mengapa."
"Semua penggunaan keuangan negara ada mekanismenya."
2. Apa Tanggapan Pemerintah?
Penggunaan dana APBN dalam pembiayaan kereta cepat Jakarta - Bandung disetujui Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Perpres yang diteken pada 6 Oktober 2021 ini menyebutkan pembiayaan dari APBN dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.
PMN yang diberikan kepada pimpinan konsorsium untuk menambal kekurangan kewajiban penyetoran modal dan memenuhi kewajiban perusahaan patungan.
Padahal saat perencanaan hingga awal pembangunan, Presiden Jokowi berjanji untuk tidak memakai uang rakyat.
China mengatakan lebih unggul dibandingkan Jepang soal pendanaan dan teknologi kereta cepat (Foto: bbc.com/indonesia – Reuters)"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.
Staf ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebut pengerjaan konstruksi kereta api cepat Jakarta - Bandung hampir mencapai 80% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.
Demi menjaga kelangsungan proyek terus berjalan di tengah pandemi Covid-19 "mau tidak mau pemerintah terlibat dalam memberikan pendanaan," kata Arya.
Ini karena tiga perusahaan konsorsium Indonesia, klaimnya, sedang terbelit masalah keuangan akibat terdampak pandemi sehingga tak bisa menyetor modal mereka.
"PT Wijaya Karya terganggu cash flow karena corona. PT KAI karena pandemi penumpang turun semua, sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai apa yang kemarin dipersiapkan dalam perencanaan sebelum pandemi."
"PT Jasa Marga dengan adanya pandemi, semua program terhambat. Itu membuat mereka terhambat setor dana."
"Jadi ini bukan soal apa-apa. Jangan dipelintir ada hal-hal lain. Dan pembengkakan ini hal yang wajar. Namanya pembangunan awal," jelas Arya.
Dia juga menjelaskan penambahan biaya investasi dalam proyek ini disebabkan beberapa hal. Mulai dari perubahan desain dan kenaikan harga tanah.
"Jangan dikatakan di perencanaannya sebelumnya bagaimana hitung-hitungannya."
"Hampir semua negara mengalami hal yang sama. Apalagi untuk yang pertama kali ya jadi pasti ada perubahan-perubahan," katanya (bbc.com/indonesia). []
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Alami Pembengkakan Biaya
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Habiskan Rp 40 T Sampai 2019
Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditargetkan Selesai 2022
LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Lintasi Meikarta