Apabila Kebakaran Hutan, Jokowi Ancam Pecat Pejabat

Presiden Jokowi mengancam akan mengambil sanksi tegas dengan memecat pejabat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Jokowi meninjau perkembangan penataan kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 20 Januari 2020. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak dapat mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya hal tersebut harus benar-benar diwaspadai, terutama saat memasuki musim kemarau.

"Sekali lagi, itu pekerjaan rutin yang kita hadapi dari tahun ke tahun dan setiap akan memasuki bulan kemarau kita selalu berkumpul di sini. Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah satu, ada Gubernur baru, ada Bupati baru, ada Walikota baru, ada Pangdam baru, ada Danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu," kata Jokowi saat berpidato di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

Kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum.

Dia menekankan kepada setiap pemangku jabatan di tiap-tiap daerah harus memahami betul apa yang terjadi di sekitar daerahnya pada musim kemarau. 

Jokowi meminta semua pihak mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi sewaktu-waktu.

"Ada Dandim baru yang masuk ke daerah itu. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru yang masuk daerah-daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita, yang sudah kita ubah sejak 2016," ucapnya.

Dia menekankan kepada pejabat daerah agar betul-betul bertanggungjawab, untuk mengerti persoalan di daerahnya masing-masing.

"Aturannya saya ulang, mudah-mudahan masih pada ingat. Yang lama mungkin ingat, yang baru mungkin belum tahu. Khusus TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, hati-hati Kapoldanya, hati-hati Danrem, hati-hati Dandim, hati-hati Kapolresnya," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak segan akan memberlakukan sanksi pencopotan jabatan bila terjadi kebakaran hutan.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri. Kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," ujarnya.

Jokowi mengaku tidak ingin kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sama seperti yang terjadi di berbagai negara seperti Rusia, Brasil, Bolivia, Kanada, hingga Australia yang menghanguskan jutaan hektare lahan.

"Rusia 10 juta hektare, Brasil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta, dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi tadi pagi 11 juta hektare. Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran di sana," kata Jokowi. []

Berita terkait
Ribuan Kg Wortel untuk Hewan Korban Kebakaran Hutan
Ribuan kilogram wortel dan kentang dijatuhkan dari atas udara untuk memberi makan hewan liar yang kelaparan usai kebakara n hutan di Australia
Pemprov Sumsel Tambah Personel Padamkan Kebakaran Hutan
Pemprov Sumsel menambah 1030 personel untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penambahan dilakukan karena ada peningkatan titik api.
Kebakaran Hutan di Gowa, Warga Mengungsi
Kebakaran hebat melanda Gunung Lompobattang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa menyebabkan warga yang bermukim di dekat lokasi memilih mengungsi.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.