UNTUK INDONESIA
Anies PSBB DKI, Budi Hartono Kasih Masukan ke Jokowi
Pengusaha terkaya RI, pemilik Grup Djarum dan BCA Robert Budi Hartono kirim masukan ke Presiden Jokowi terhadap PSBB DKI Gubernur Anies Baswedan.
Pengusaha terkaya RI, pemilik Grup Djarum dan BCA Robert Budi Hartono kirim masukan ke Presiden Jokowi terhadap PSBB DKI Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Forbes.com)

Jakarta - Pengusaha terkaya Indonesia, pemilik Grup Djarum dan BCA Robert Budi Hartono diketahui mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ihwal ketidaksetujuannya dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di ibu kota. 

Hal itu terungkap dalam postingan yang diunggah Peter Gontha menggunakan akun Instagram @petergontha dilihat Tagar, Minggu, 13 September 2020.

Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan

Dalam keterangannya, Budi Hartono merasa harus menyampaikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk kembali mempertimbangkan PSBB total di DKI mulai Senin, 14 September 2020. Dia tidak setuju dengan alasan Gubernur Anies yang menarik rem darurat PSBB transisi dikarenakan semakin besarnya kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta.

Baca juga: Soal PSBB, Anies Baswesan Harus Dengar Saran Ahli

Kemudian, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat. Budi menilai keputusan Anies dalam memberlakukan PSBB total tidak tepat dan ia sebut tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi virus corona di ibu kota.

"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," tulis Budi dengan mencantumkan lampiran chart soal Covid-19.

Kata dia, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitas dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Menurut Budi, seharusnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 layaknya di Singapura, yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC.

"Untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu dalam kurang dari 2 minggu," ujarnya.

Budi menyarankan, Presiden Jokowi sebaiknya mengacu juga pada peta Our World in Data (salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global Covid-19 research), yang menunjukkan Indonesia bersama Korea Selatan, Taiwan, dan Lithuania menjadi negara yang disebut berhasil meredam virus mematikan itu.

Selanjutnya, adapun perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta, ialah penegakan aturan dan pemberian sanksi atas ketidakdisiplinan sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal. 

Baca juga: PSBB Tanpa Koordinasi, Anies Susahkan Banyak Orang

"Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," kata dia.

Budi kembali menyarankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat dengan membuatan kontainer seperti di Singapura, agar kapasitas ICU di Jakarta tidak penuh.

Kata dia lagi, pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Sebab, sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan kontak tracing.

"Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir," ujar dia lagi.

Budi menegaskan, menyangkut pelaksanaan PSBB yang tidak efektif justru berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan normal baru, hidup dengan pembatasan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain. 

Dia meyakini, dalam hal ini masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan, ketimbang ancaman penularan Covid-19. 

"Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil seperti itu di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, Center for Political Communication Studies (CPCS) atau Indo Barometer, di mana masyarakat di atas 80% tidak menghendaki adanya PSBB kembali," ujarnya.

Dalam hal ini Peter Gontha menegaskan tidak asal mengklaim mencatut nama Budi Hartono soal ketidaksetujuannya dengan PSBB yang diterapkan Gubernur Anies. "Buat media nasional yang berpikir saya asal bikin berita!" tulisnya dalam keterangan foto. []

Berita terkait
Soal PSBB Sepihak, Anies Baswedan Bisa Kena Sanksi?
Pengamat bahas peluang adanya sanksi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari pemerintah pusat terkait pemberlakuan PSBB sepihak.
Ahli ke Anies Soal PSBB: Kalau Rakyat Melawan, Mau Apa
Ahli kebijakan publik menanggapi kebijakan PSBB yang diambil Anies Baswedan. Menurutnya masyarakat sudah tak peduli terhadap kebijakan soal C-19.
PSBB Anies Buat Masyarakat Bingung Tentukan Pilihan
Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan PSBB secara total yang kembali diterapkan Anies Baswedan membuat masyarakat kebingungan tentukan pilihan.
0
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.