Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepis kritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menilai Pemprov DKI miskoordinasi dengan pemerintah pusat dalam sejumlah program. Anies lalu membalasnya dengan menyebutkan PSI mengkritik, tapi tidak mengetahui faktanya.
"Tidak ada (miskoordinasi), semuanya dibicarakan terus kok. Cuman karena dia tidak dengar aja," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020.
Terkait revitalisasi Monas, misalnya, Anies menyatakan telah berkoordinasi kepada Menteri Sekretariat Negara dalam rapat Komisi Pengarah Medan Merdeka. Mantan Mendikbud ini menyampaikan, rapat menyimpulkan proyek senilai Rp 64,4 miliar tak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1995.
"Kesimpulannya, ini sejalan dengan Kepres. Kedua, Komisi Pengarah mengapresiasi karena yang terjadi adalah penambahan ruang terbuka hijau di kawasan Monas," ujar Anies.
Berkenaan dengan pagelaran internasional balapan formula-e, Anies juga menegaskan Pemprov DKI berkoordinasi dengan Pusat. Meski, hasil rapat terakhir, kata dia, Istana tidak mengizinkan balapan itu digelar di kawasan Monas.
Kesimpulannya, ini sejalan dengan Kepres.
"Sebagian anggota Komisi berpandangan, jangan menggunakan kawasan Monas. Kami sampaikan: baik kalau begitu," tuturnya.
Dengan terjadinya perubahan ini, Anies menghubungi pengelola formula-e dan organisasi pembalapnya. Bahkan, pengelola menanggapi santai terkait putusan ini.
"Dan sore ini tim mereka sudah dalam perjalanan ke Jakarta, untuk menentukan lokasi," ujar mantan Rektor Paramadina itu.
Seperti diberitakan Tagar sebelumnya, PSI memandang Pemprov DKI tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat sejauh ini. Salah satu contohnya, Pemprov DKI merevitalisasi kawasan Monas tanpa izin Mensetneg sebagai Ketua Komisi Pengarah hingga mengakibatkan berhentinya proyek.
Pada 5 Februari 2020, Pemprov DKI akhirnya mendapatkan lampu hijau setelah sepekan proyek terhenti. Meski begitu, PSI menilai izin kelanjutan proyek seharusnya bisa didapatkan lebih cepat jika komunikasi keduanya baik.
"Artinya kalau pemberhentian ini lama, berarti ada komunikasi yang buruk antara Pusat dan Pemerintah DKI. Harusnya ini cepat selesai jika ada komunikasi yang baik antara keduanya," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad kepada Tagar, Rabu, 5 Februari 2020.
Baca juga:
