Anggota DPR Diminta Tak Provokatif Soal TNI - Polri

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta minta Anggota DPR tak beri komentar provokatif soal penyerangan Polsek Ciracas.
Stanislaus Riyanta. (Foto: Jurnal Intelijen)

Jakarta - Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta menilai pernyataan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, yang membandingkan kesejahteraan TNI dengan Polri pasca kasus Ciracas sangat tidak etis.

"Sebagai anggota DPR seharusnya komentar yang diberikan bersifat solutif, bukan provokatif," katanya kepada Tagar, Kamis, 3 September 2020.

Sinergitas TNI Polri yang saat ini sedang diuji tidak boleh berkurang karena kasus Ciracas, atau karena adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu

Stanislaus mengatakan, dalam konteks penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, Minggu dini hari (30 Agustus 2020), komentar-komentar yang kontraproduktif seperti membanding-bandingkan kesejahteraan antar institusi seharusnya dihindari.

"Pimpinan TNI dan Polri saat ini sudah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menangani kasus Ciracas. Sinergitas TNI Polri yang saat ini sedang diuji tidak boleh berkurang karena kasus Ciracas, atau karena adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Kendati demikian, dia berpandangan, dalam hal ini perlu dilakukan kajian mendalam terkait konflik-konflik yang terjadi antara TNI dan Polri.

"yang tentu tidak bisa secara dini disimpulkan karena masalah kesejahteraan. Kajian ini harus segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agak lebih obyektif dan mampu menangkap akar masalah lebih jernih sehingga dapat dihasilkan rekomendasi untuk mewujudkan TNI Polri yang sinergis dari tingkat tertinggi hingga terendah," ucap Stanislaus Riyanta.

Sekadar informasi, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengaku prihatin atas kesejahteraan prajurit TNI yang menurutnya jauh di bawah personel Polri. Sukamta membandingkan fasilitas yang diterima dua personel institusi tersebut.

Sukamta mengatakan kesejahteraan prajurit TNI berada di bawah personel Polri. Dia mengungkap, saat dinas di lokasi yang sama, personel Polri mendapatkan fasilitas pesawat, sedangkan personel TNI hanya dengan kapal. Dia menyebut ini berpotensi menimbulkan kecemburuan yang dapat menyulut keributan.

"Jadi tadi yang satu institusi, sama-sama ditugaskan ke Papua dari Jakarta, yang satu naik pesawat, yang satu naik kapal, ya kan, perbandingannya begitu. Itu sebabnya saya lihat mungkin ada kontribusi pada kecemburuan, kalaupun saya tahu prajurit itu tidak pernah mengeluh," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis, 3 September 2020.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan, sebanyak 12 prajurit TNI AD yang telah menjalani pemeriksaan terkait penyerangan dan perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, telah ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya), Guntur, Jakarta Selatan.

"Jadi, 12 orang ini ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya di Guntur," kata Andika Perkasa saat jumpa pers di Mabes TNI AD, Jakarta, dikutip Tagar, Senin, 31 Agustus 2020.[]

Berita terkait
DPR Nilai Pemerintah Memaksa Masyarakat Beli Pertamax
Anggota DPR menilai pemerintah seakan ingin memaksa masyarakat untuk membeli Pertamax yang terbilang lebih mahal dari Premium dan Pertalite.
Polsek Ciracas Diserang karena Hoaks Personel TNI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan insiden penyerangan di Mapolsek Ciracas, murni disebabkan oleh berita hoaks.
Peneror Polsek Ciracas Berpola Terlatih dan Rapi
Pakar intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menanggapi aksi teror di Polsek Ciracas menunjukkan pola serangan aksi terlatih dan rapi.
0
Ini Dia 10 Parpol Pendatang Baru yang Terdaftar di Sipol KPU
Sebanyak 22 partai politik (parpol) telah mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).