Jakarta - Pemerintah terus menggulirkan program bantuan untuk masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19. Untuk itu menurut Sekretaris Eksekutif I Komite Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Raden Pardede, pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dalam PCPEN dari Rp 203,9 triliun menjadi Rp 242 triliun melalui realokasi anggaran pada program yang kurang lancar realisasinya.
“Karena memang masih banyak kelas menengah ke bawah perlu ditolong,” kata Raden dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu, 23 September 2020 seperti dikutip dari Antara.
Dengan peningkatan bansos kepada masyarakat menengah ke bawah diharapkan mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Angkie Yudistia Pastikan Ada Percepatan Distribusi Bansos
Menurut dia, hingga 16 September 2020 realisasi belanja perlindungan sosial mencapai Rp 134,45 triliun atau 60,6% terhadap pagu sebesar Rp 203,9 triliun. Hingga akhir tahun ini ditambah menjadi Rp 242 triliun.
Raden menambahkan, belanja perlindungan sosial itu diarahkan untuk program yang selama ini sudah dijalankan. Termasuk beberapa program baru seperti subsidi gaji, subsidi gaji guru honorer, subsidi kuota internet, perpanjangan diskon listrik dan tambahan dana bergulir (LPDB).
Pemerintah juga memberikan dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yakni Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro. Dengan peningkatan bansos kepada masyarakat menengah ke bawah diharapkan mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan menggunakan bantuan itu untuk konsumsi khususnya untuk kebutuhan esensial.
“Dengan mereka belanja maka permintaan barang dalam negeri naik, kalau naik maka penciptaan lapangan kerja bisa terjadi dan selanjutnya ekonomi bergerak dan itu akan berputar,” tutur Raden.
Untuk itu, menurut Raden,pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), salah satunya masuk ke program bansos. Dari total pagu anggaran PCPEN mencapai Rp 695,2 triliun, total realisasinya mencapai 36,6%. Adapun realisasi yang berada di bawah 50% per 16 September 2020 di antaranya insentif usaha dari Rp 120,61 triliun baru terealisasi Rp 22,23 triliun atau 18,43%, pembiayaan korporasi masih nol persen dari pagu Rp 53,6 triliun.
Baca Juga: Bamsoet Minta KPK Awasi Penyaluran Bansos di Daerah
Kemudian belanja realiasi kesehatan mencapai Rp 18,45 triliun atau 21,1% dari pagu Rp 87,5 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 20,53 triliun atau 42,2% dari pagu Rp 106,11 triliun dan dukungan UMKM terealisasi Rp 58,74 triliun atau 47,6% dari pagu Rp 123,46 triliun. []
