Medan - Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief bersama Wakil Bendahara Umum, Muhammad Lokot Nasution turun melakukan konsolidasi pemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, Kamis 22 Oktober 2020. Namun, disela kegiatan itu, dia menyempatkan diri bertemu Eksponen Cipayung Plus.
Di sela-sela kunjungannya, mantan aktivis 98 ini menyempatkan diri memaparkan situasi politik baik lokal maupun nasional dalam acara Ngopi (Ngobrol Pintar) diselenggarakan di Roda Tiga Kafe, Medan.
Pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker ini terlalu tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan.
Andi Arief menyampaikan saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dilanda dua yakni krisis ekonomi dan pandemi secara bersamaan. Untuk itu, perlunya pemimpin yang mampu menjawab persoalan agar rakyat bisa keluar dari dua krisis tersebut.
Andi Arief menyayangkan disaat krisis, pemerintah mengesahkan Undang Undang Omnibus Law yang malah menciptakan masalah baru. Gelombang demonstrasi di tengah pandemi di lakukan buruh, mahasiswa, dan masyarakat.
Baca juga:
- Andi Arief ke Puan Maharani: Dulu Kau Menangis Kami Tampung di Wajan
- Andi Arief Geram Soal Sikap Pemerintah ke Siti Fadilah
- Bobby Nasution: Pilkada Medan Bukan Ajang Permusuhan
“Pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker ini terlalu tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan. Disamping karena fokus seharusnya diarahkan pada penanganan pandemi, UU ini dalam perumusannya perlu melibatkan secara intens seperti buruh, mahasiswa, pengusaha dan lainnya," ujarnya.
Karena alasan tersebut, kata Andi Arief, Partai berlambang Mercy itu mengusulkan agar pengesahan RUU Omnibus Law pada waktu itu untuk ditunda.
Menurut Andi, saat ini sudah banyak penolakan, hampir di seluruh Indonesia, tuntutan rakyat ini perlu didengar dan direspon secara tepat oleh pemerintah agar stabilitas politik tetap terjaga.
"Karena kita perlu suasana yang damai untuk mencari jalan keluar dari dua krisis besar yang sedang terjadi. Di sinilah kepemimpinan itu diuji untuk bagaimana mampu membawa rakyat keluar dari krisis," tuturnya.
Andi juga menyinggung persoalan Pilkada Kota Medan, dia mengharapkan agar praktik politik dinasti dan oligarki tidak terjadi. Dia juga menyerukan agar seluruh perangkat birokrasi serta aparat bahkan penyelenggara netral sehingga dapat terjadi pemilu berkeadilan.
“Masyarakat Kota Medan sedang dilanda krisis seperti masyarakat lainnya di Indonesia bahkan dunia, jangan sampai krisis kepemimpinan pun terjadi di Kota Medan ini, sehingga perlu kiranya agar pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang benar benar menguasai persoalan serta mampu menemukan solusinya, untuk itu diperlukan pengalaman yang matang sebagai syarat utamanya," ucapnya.[]