Bara Hasibuan Tolak People Power Amien Rais

Bara Hasibuan, tidak mau PAN dikotori oleh pikiran seperti ide people power dan asal klaim kemenangan.
Waketum PAN Bara Hasibuan, menanggapi petisi pemecatan dirinya, usai acara diskusi "No People No Power", di Jakarta, Senin 29 April 2019. (Foto: Tagar/Eno Suratno Wongsodimedjo)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan, tidak mau PAN dikotori oleh pikiran-pikiran yang dapat mencelakakan partai, seperti ide people power dan asal klaim kemenangan yang tidak ada dasarnya.

Selain itu, menolak keras petisi 90 pengurus dan kader PAN dari berbagai provinsi, yang meminta pemecatan atas dirinya. Menurutnya, mereka harus mempelajari lebih jauh sejarah awal berdirinya partai.

"Jadi saya meminta kepada mereka yang meminta saya untuk dipecat, untuk belajar dulu sejarah," kata Bara kepada wartawan, usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk No People No Power, di Jakarta, Senin 29 April 2019.

"Mereka harus memahami kenapa partai ini didirikan, mengerti betul ada perspektif historis yang butuh, baru mereka bisa meminta saya untuk dipecat," tambahnya.

Bara menjelaskan, bahwa dirinya lebih tahu persis apa dasar dan pondasi berdirinya PAN. Sebab, dia merupakan salah seorang pendiri yang turut terlibat dalam perumusan dasar utama berdirinya partai, usai era reformasi bergulir.

Dia juga menganggap manuver yang dia lakukan, sebagai usaha untuk menyelamatkan marwah dan harga diri partai.

"Saya ikut mendirikan partai ini, bulan Agustus 1998. Saya mengerti betul kenapa partai ini didirikan, pondasi dasarnya apa dan nilai dasarnya apa. Saya juga ikut menulis platform awal yang pertama kali, pada waktu PAN didirikan," kata dia.

"Yang saya lakukan adalah benar, karena itu adalah demi akal sehat, demi kebajikan, demi kepatutan, demi kewajaran yang harus betul-betul kita kokohkan di dalam PAN. Saya juga melakukan itu semua untuk memperkuat jiwa dari partai ini," imbuh Bara Hasibuan.

Baru-baru ini, sedikitnya 90 pengurus dan kader PAN dari berbagai provinsi membuat petisi internal meminta agar Bara Hasibuan dipecat. Sebab, manuver putra pendiri PAN Albert Hasibuan itu untuk merapat ke kubu Jokowi, dianggap telah melanggar AD/ART dan PRT partai.

Petisi pemecatan berjudul 'Petisi BPH DPP PAN untuk Pemecatan Bara Hasibuan sebagai Waketum PAN', beredar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo juga mengaku sudah membahas sanksi terhadap Bara, terkait langkahnya yang dinilai sudah mempermalukan PAN.

"Belum ada langkah formal. Tapi sebagai anggota Wanhor (Dewan Kehormatan) PAN bisa saya sampaikan bahwa sudah ada pembahasan informal mengenai sanksi kepada Bara," kata Drajad Wibowo kepada wartawan, Minggu, 28 April 2019. 

Dukung 02 Hanya sampai Pilpres 2019

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan, menyebutkan komitmen dukungan PAN terhadap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno hanya sampai pada Pilpres 2019.

Selepas Pilpres, PAN bebas menentukan langkah politik selanjutnya. Menurut Bara, bila melihat dari hasil hitung cepat, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin unggul, tetapi pihaknya masih menunggu pengumuman resmi KPU.

"Komitmen kami hanya pada Pilpres. Kami dari PAN bebas menentukan langkah berikutnya bagi partai. Kontribusi apa yang bisa kita lakukan bagi bangsa. Segala kemungkinan masih bisa saja terjadi," kata Bara dikutip Antara.

Selepas Pilpres, PAN bebas menentukan langkah politik selanjutnya. Menurut Bara, bila melihat dari hasil hitung cepat, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin unggul, tetapi pihaknya masih menunggu pengumuman resmi KPU.

Bara mengaku, tidak menutup kemungkinan PAN akan kembali berkoalisi pendukung pemerintahan Jokowi, karena sejarahnya dari Pemilu 1999 sampai 2014, selalu memposisikan sebagai pendukung pemerintah."Setelah itu kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN tentu saja sesuai dengan kepentingan partai," jelas Bara.

Bara mengaku, tidak menutup kemungkinan PAN akan kembali berkoalisi pendukung pemerintahan Jokowi, karena sejarahnya dari Pemilu 1999 sampai 2014, selalu memposisikan sebagai pendukung pemerintah.

Pada Pemilu 2014, PAN yang mengusung Ketumnya Hatta Rajasa sebagai Cawapres Prabowo Subianto, akhirnya hijrah ke koalisi pendukung pemerintahan terpilih Jokowi-JK.

Jadi history kita, pattern kita adalah memang berada di dalam pemerintahan. Jadi itu sesuai yang memang bukan sesuatu yang aneh kalau PAN akan lakukan itu.

Secara pribadi, Bara menyebut perjuangannya demi tegaknya akal sehat dalam PAN. Dia tidak mau PAN dikotori oleh pikiran-pikiran yang dapat mencelakakan partai, seperti ide people power dan asal klaim kemenangan yang tidak ada dasarnya.

Bara tidak membantah bahwa keinginannya untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres mendapatkan izin dari Ketua Umum Zulkifli Hasan.

"Hubungan saya dekat dengan ketua umum. Bukan saja pemimpin saya tapi juga merupakan sahabat saya. Saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang mencelakakan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum. Saya melakukan ini untuk kepentingan partai agar bisa terus tumbuh berkembang ke depannya," pungkasnya. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Dua Alasan Megawati Belum Umumkan Nama Capres
Sampai Rakernas PDIP berakhir, Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan siapa capresnya di Pilpres 2024. Megawati sampaikan dua alasan.