Jakarta - Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Haidar Alwi secara tegas mengatakan, para relawan tidak boleh berharap mengejar jabatan atau posisi apapun pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
"Ya relawan, betul-betul rela," kata Haidar dikutip Antara, Minggu, 7 Juli 2019.
ARJ merupakan organisasi yang sangat mandiri, tidak meminta atau mendapat bantuan dari siapapun. Apalagi merengek-rengek ketemu dan meminta bantuan presiden.
Sekitar 900 organisasi dan relawan bergabung dalam ARJ dengan prinsip kerja, kerja dan kerja. ARJ akan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga selesai periode kedua di tahun 2024.
"ARJ tidak menuntut apapun dari kemenangan Jokowi, hanya berharap lebih mantap dan sukses untuk memimpin Indonesia," kata Haidar.
Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Selain itu, tidak ada lagi sekat-sekat yang membedakan antara pendukung yang menamakan cebong dan kampret.
Baca juga: Rapper Go Internasional Rich Brian Temui Jokowi di Bogor
"Kita harus bersatu bergandengan tangan menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik," ucap Haidar.
Target ARJ adalah menyantuni satu juta anak yatim-piatu dan kaum dhuafa di seluruh Indonesia, sebelum pelantikan Jokowi-Maruf di bulan Oktober 2019.
ARJ Mengharapkan Adanya Rekonsiliasi
Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) berharap adanya rekonsiliasi untuk semua pihak usai Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April 2019.
"Rekonsiliasi itu diharapkan oleh rakyat Indonesia," kata Koordinator ARJ, Aidil Fitri di Istora Senayan Jakarta, Minggu.
Menurut Aidil, ditingkatan partai semua orang mengetahui, pastilah ada istilah berbagi kekuasaan. Tetapi seharusnya yang dilakukan mengedepankan rekonsiliasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
"Intinya, kalau ditingkatan atas aman, pastinya di bawa akur-akur saja," ujar Aidil.
Baca juga: Lima Jabatan Strategis Rebutan Partai Koalisi Jokowi
Penanggung Jawab ARJ Haidar Alwi menambahkan, Presiden Joko Widodo merupakan orang yang sangat bijaksana dan merupakan pemimpin teladan dunia.
"Masuknya semua partai pun ke dalam koalisi, tidak membuat kabinet menjadi gemuk," kata Haidar.
Rekonsiliasi dimaknai sebagai upaya untuk bersatu kembali dan kemungkinan dapat mengusulkan orang-orang profesional mereka dalam kabinet kerja.
Pemilihan kabinet kerja murni merupakan hak prerogatif presiden. Presiden Jokowi sangat sangat tahu persis untuk memilih para pembantunya di kabinet, dan pastinya akan memilih orang-orang terbaik di bidangnya.
"Kalau semua partai pun bergabung, Jokowi tidak ada masalah," ujarnya. []
