Alasan PKS Jadi Oposisi Tunggal di Pemerintahan Jokowi

Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) mengklaim tidak masalah menjadi partai oposan tunggal setelah ditinggalkan partai koalisinya di pilpres 2019.
Abdul Fikri Faqih. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai alasan sendiri yang memutuskan tetap menjadi oposisi tunggal di pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin. 

"PKS sampai sekarang masih jadi satu-satunya yang berdiri di oposisi, semata hanya untuk menyelamatkan kesehatan demokrasi yang menjalankan fungsi check and balances," kata Politikus PKS Abdul Fikri Faqih, Selasa, 22 Oktober 2019.

Dia juga tidak terlalu mempersoalkan Partai Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang sudah mulai merapat ke koalisi Jokowi. 

"Tentang Gerindra gabung dengan pemerintah masuk dalam kabinet itu pilihan, kita menghargai pilihan," ucap Abdul Fikri. 

PKS mau ketemu presiden setelah terbentuknya kabinet. Biar tidak ada persepsi mau minta jatah menteri.

Abdul Fikri mengatakan jika PKS harus bergandengan tangan dengan NasDem di barisan oposisi tidak menjadi masalah, seperti yang dikatakan Surya Paloh ketika sedang menghadiri pelantikan presiden di gedung parlemen, Senayan pada Minggu 20 Oktober 2019.

"Bila harus kerjasama dengan partai manapun termasuk Nasdem kita oke (siap) saja untuk membangun bangsa ini," ujar Fikri.

Dengan berbagai pertimbangan, Fikri menyebutkan PKS tidak mau bertemu dengan Jokowi sebelum kabinet selesai dibentuk agar tidak dinilai minta jatah menteri.

"PKS mau ketemu presiden setelah terbentuknya kabinet. Biar tidak ada persepsi mau minta jatah menteri," ujarnya. []

Baca juga:

Berita terkait
PKS Tidak Takut Sendiri Jadi Oposisi Jokowi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS tetap konsisten menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024.
Bila Oposisi Hanya PKS dan PAN, Pengamat: Macan Ompong
Oposisi akan seperti macan ompong bila hanya tersisa PKS dan PAN yang menjalankan fungsi kontrol pemerintahan.
PKS Tanyakan Prosedur Pengamanan Saat Wiranto Diserang
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan prosedur pengamanan terhadap Menko Polhukam Wiranto saat diserang.
0
5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Hunian di Sentul
Selain Bekasi dan Tangerang Selatan, Bogor menjadi kota incaran para pemburu hunian di sekitar Jakarta. Simak 5 hal ini yang perlu diperhatikan.