Jakarta - Jelang pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih periode 2019, satu per satu ketua umum partai politik oposisi mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tapi, tidak dengan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, yang hingga saat ini memilih untuk menunggu waktu yang tepat bertemu dengan Jokowi.
"Saya tahu tentang harapan untuk adanya pertemuan semacam ini dan Pak Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa silaturahim adalah suatu yang baik dan berpolitik. Memang kita tidak untuk memutus silaturahim, tapi timing juga dipentingkan," ucap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di Istana Merdeka, Rabu, 16 Oktober 2019.
Baca juga: Temui Jokowi, Zulkifli Hasan Bantah Minta Kursi Menteri
PKS, kata dia, memang menghindari spekulasi publik jika melakukan pertemuan dengan Jokowi. Maka dari itu, PKS benar-benar memperhitungkan dan mempertimbangkan timing yang tepat untuk bertemu yakni seusai pelantikan, Minggu, 20 Oktober 2019.
"Supaya tidak ada kesan kemudian seolah-olah ada pertemuan itu artinya adalah ingin masuk koalisi, minta menteri dan lain-lain," tuturnya.
Selain itu, menurut HNW partainya tidak ingin membebani Jokowi jelang hari pelantikannya.
"Ribet lagi nanti jadinya, karena Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan tersebut.
Baca juga: Masa Depan PKS Setelah Jokowi Bertemu SBY dan Prabowo
Pada Senin, 14 Oktober 2019 Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memenuhi undangan Jokowi di Istana Merdeka. Beberapa hari sebelumnya Jokowi juga mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis, 10 Oktober 2019 dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat, 11 Oktober 2019.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan dinamika politik Indonesia. []
