Aceh Barat Daya - Sejumlah persoalan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa muncul di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh.
Tagar merangkum sejumlah persoalan di desa yang penyebab utamanya disinyalir karena penyaluran BLT dana desa. Aksi warga bervariasi, mulai dari menyegel kantor hingga melakukan demo terhadap kades.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, puluhan warga Desa Keude Susoh menyegel Kantor Keuchik dengan alasan pimpinan desa mereka menduga tidak transparan mengelola dana desa.
Hal ini seperti diutarakan Dasrudin, Tuha Peut desa dalam aksi penyegelan, Senin, 8 Juni 2020 lalu, ia mengatakan aksi penyegelan dilakukan warga dipicu beberapa masalah termasuk tidak transparannya pengelolaan dana desa kepala desa setempat.
"Warga menduga dana desa yang dikelola kades itu tidak transparan atau dikelola secara pribadi sehingga warga melayangkan protes," kata Dasrudin pekan lalu.
Keputusan melakukan aksi penyegelan, tambah Dasrudin, juga dipicu lantaran kades tidak memenuhi permintaan warga tentang pertanggungjawaban dana desa sejak tahun anggaran 2015 hingga 2019.
Warga menduga dana desa yang dikelola kades itu tidak transparan atau dikelola secara pribadi sehingga warga melayangkan protes.
"Itu juga jadi faktor amarah warga membludak saat itu," ujar Darma.
Aksi protes yang dipicu penyaluran BLT juga terjadi di Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Jumat, 12 Juni 2020 lalu. Puluhan masyarakat Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh yang didominasi emak-emak melakukan aksi protes ke kantor kepala desa.
Dalam aksi ini warga turut membawakan poster yang bertuliskan kalimat-kalimat protes terhadap sejumlah kebijakan Plt kades termasuk meminta data penerima BLT di publikasikan kepada masyarakat setempat.
Adapun kebijakan kades yang membuat warga melayangkan protes yakni tentang tidak transparannya data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dan penerima BLT dibagikan kades hanya untuk orang-orang pilihan saja.
“Kades kami tidak terbuka, kami tidak tahu data siapa saja penerima bantuan, ini seperti ditutup. Kami juga menilai kades seperti pilih kasih memberikan BLT ini,” kata Diana, warga Rukon Dame usai aksi protes, Jumat, 12 Juni 2020 di Aceh Barat Daya.
Sementara Kapala Desa Rukon Dame Sayuti saat di konfirmasi Tagar membenarkan puluhan warganya yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melakukan aksi protes dan pihaknya sudah menjelaskan alasan kenapa ada warga yang tidak menerima.
“Kami sudah jelaskan bahwa anggaran desa yang boleh digunakan untuk BLT terbatas dan penerimanya juga punya kriteria,” kata Sayuti.
Meski demikian, Sayuti mengaku saat ini sedang berusaha mengusulkan sebanyak 39 Kepala Keluarga (KK) di desanya yang tidak dapat untuk diusul ke kabupaten menggunakan APBK.
”Saya tetap berusaha agar semua masyarakat saya dapat, mereka yang tidak dapat sedang saya usul ke anggaran kabupaten, mohon bersabar,” katanya.
Kejadian lain yang diduga akibat BLT ialah Pj Kades Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Camat Kuala Batee, Khairuman membenarkan akan ada sedikit kendala pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai dana desa setempat lantaran Pj kades mengundurkan diri.
“Tentu ada sedikit kendala, tapi kami sudah tunjuk sekretaris desa sebagai pejabat pelaksana harian (Plh) kades ,” kata Khairuman di Aceh Barat Daya, Sabtu, 13 Juni 2020.
Lantas apa penyebab munculnya persoalan ini di Kabupaten Aceh Barat Daya yang seharusnya program BLT dana desa bertujuan agar masyarakat miskin terdampak Covid-19 terbantu dengan uang tunai Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan. Usut punya usut, ternyata bantuan BLT tidak bisa dibagikan merata, sebab anggaran yang boleh digunakan terbatas dan sudah diatur dalam Permendes.
Baca juga: Nasib Bantuan BLT Abdya Aceh Setelah Pj Kades Mundur
“Kami sudah jelaskan bahwa anggaran desa yang boleh digunakan untuk BLT terbatas dan penerimanya juga punya kriteria,” kata Sayuti, Kades Rukon Damee, Kabupaten Aceh Barat Daya beberapa waktu lalu.
Kepala desa, tidak boleh mengambil sikap dermawan dengan berniat baik yakni mengambil sikap bijak dengan membagikan rata kepada masyarakat, namun nominal yang diterima kurang dari Rp 600 ribu.
"Ini pelanggaran, dana ini harus Rp 600 ribu," kata Bupati Abdya, Akmal Ibrahim pekan lalu. []
