Alasan Bamus Betawi Minta Anies untuk Memecat Kesbangpol

Bamus Betawi meminta Anies Baswedan untuk memecat Kesbangpol Taufan Bakri. Bamus menilai Taufan memiliki komunikasi yang buruk.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Tagar/Twitter)

Jakarta - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot salah satu anak buahnya. 

Bamus Betawi, meminta Anies mencopot Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov DKI, Taufan Bakri.

Hal itu dikarenakan Bamus Betawi menilai Kapala Kesbangpol memiliki komunikasi yang buruk. Hal ini dianggap berlawanan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini begitu sangat perhatian dan turut serta dalam membina Bamus.

Sekretaris Majelis Adat Bamus Betawi, Bambang Sukur pun meminta Gubernur Anies segera melakukan evaluasi terhadap Taufan. Bahkan, kata dia, kalau perlu yang bersangkutan harus dicopot dari posisi Kesbangpol DKI.

Kami tidak ingin, gara-gara satu orang Taufan malah berdampak pada hubungan Bamus Betawi dengan Pemprov DKI. Makanya, kami minta Taufan dicukupkan saja dari Kesbangpol,

Dijelaskan Bambang, pandangan ini muncul lantaran selama ini Taufan menutup diri dan terkesan tidak menghormati para sesepuh dan orang tua di Bamus Betawi.

"Padahal, Gubernur itu sangat menghargai dan menghormati Bamus. Bahkan, disela-sela kesibukannya, Pak Gubernur selalu hadir dan terlibat di setiap acara atau kegiatan besar Bamus," kata Bambang dalam keterangannya, kepada wartawan, Jakarta, Senin, 2 November 2020.

"Gubernur sangat perhatian, sangat care dengan Bamus. Kami selalu berkomunikasi dan saling bersilaturrahmi," sambungnya.

Namun, menurut Bambang, tidak demikian halnya dengan Kesbangpol Taufan, yang seakan tidak peduli atau menutup diri terhadap Bamus. Ia mengaku khawatir, komunikasi Taufan yang buruk malah akan menjadi sumber masalah yang membuat hubungan antara Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta tidak baik.

"Seharusnya, dia (Taufan) kan tegak lurus dengan mengikuti arahan Gubernur. Dia harusnya bersikap lebih baik melebihi Pak Gubernur," tegas Bambang.

Dia menambahkan, sebagai pejabat publik Taufan jelas tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan warga Ibu Kota, terlebih dengan masyarakat Betawi sebagai tuan rumah di DKI Jakarta, yang memiliki tanggung-jawab melestarikan dan mengembangkan adat, tradisi serta kebudayaannya.

Hal ini sebagaimana diatur Pemprov DKI tentang pelestarian budaya Betawi melalui Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015. Perda ini kemudian melahirkan Pergub Nomor 229 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi.

"Karena itu, mewakili Ketua Majelis Adat Bamus, hari ini kami meminta kepada Pak Gubernur agar saudara Taufan dicopot dari jabatannya," tegas Bambang.

Senada dengan Bambang, Wakil Bendahara Umum Bamus Betawi, Azis Ambadar juga menyayangkan komunikasi Taufan yang buruk.

Akibatnya, kata Azis, dibawah Taufan, komunikasi dan hubungan Kesbangpol dengan Bamus dan masyarakat tidak berjalan harmonis dan bahkan selalu kontroversi. Bahkan, tindakannya sering berlawanan dengan arahan orang nomor satu di DKI Jakarta.

Azis juga menganggap, Taufan selama ini tidak pernah memberi perhatian yang semestinya terhadap Majelis Adat Bamus.

Harusnya, menurut Azis, Taufan mengikuti arahan Gubernur Anies, dengan cara memperhatikan atau ikut melakukan pembinaan baik secara horizontal maupun vertikal terhadap ormas-ormas dibawah naungan Bamus Betawi.

"Kami tidak ingin, gara-gara satu orang Taufan malah berdampak pada hubungan Bamus Betawi dengan Pemprov DKI. Makanya, kami minta Taufan dicukupkan saja dari Kesbangpol," uacapnya. []

Baca juga: 

Berita terkait
Anies Baswedan akan Beri Sebagian Tanggung Jawab LRT ke Swasta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menyerahkan tanggung jawab LRT ke swasta.
Jakarta Dapat Penghargaan, PSI dan PDIP Kritik Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik PSI dan PDIP, meski Ibu Kota dengan Transjakarta diganjar penghargaan Sustainable Transport Award 2021
Raih Penghargaan, Anies Baswedan: Jakarta Kota Terbaik di Dunia
Gubernur DKI Jakarta mengucapkan syukurnya karena Ibu Kota diganjar sebagai kota terbaik dalam hal transportasi massal berkelanjutan.