Bandung - Kementerian Dalam Negeri memberi predikat C untuk akuntabilitas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat (Jabar). Kepala BKKBN Jabar Sukaryo Teguh Santoso mengakui rendahnya hasil evaluasi selama 2019 itu.
“Dibandingkan tahun lalu, ada beberapa yang meningkat meskipun tidak signifikan, yaitu aspek akuntabilitas dapat C yang sebelumnya di bawah C,” tutur dia di Bandung, Senin 2 Desember 2019.
Bagi Teguh nilai tersebut tidak cukup menggembirakan untuk BKKBN Jabar. Ditambah dengan capaian kinerja yang masih harus dilakukan percepatan. Di antaranya soal program penurunan fertilitas yang dirasa masih kurang.
“Bagaimana mengubah predikat atau nilai tersebut? saya tentunya akan mengambil langkah strategis. Salah satunya, kampanye program KB yang mengarah pada perubahan perilaku keluarga harus ditingkatkan, baik itu kualitas maupun kuantitas sasaran yang tak hanya dilakukan di lapangan saja,” jelas Teguh.
Diakui Teguh, di periode sebelumnya, sosialisasi program lebih banyak dilakukan di lapangan atau sering disebut sosialisasi kopi darat. Namun lemah di sosialisasi kopi udara atau dunia maya.
Dibandingkan tahun lalu, ada beberapa yang meningkat meskipun tidak signifikan, yaitu aspek akuntabilitas dapat C yang sebelumnya di bawah C.
“Kopi udara itu, ya kerjasama dengan kawan-kawan media dari cetak sampai online, radio hingga ke media sosial. Ke depan sosialisasi di kopi udara akan kami tingkatkan,” terang Teguh.
Strategi lain yang disiapkan, BKKBN Jawa Barat akan memastikan ketersedian alat KB tidak hanya hanya ada di gudang-gudang. Tetapi harus dijamin sampai di fasilitas kesehatan dan klinik-klinik.
“Ini soal supply. Ketersedian alat KB di Jawa Barat rata-rata hanya 35 persen. Artinya masih stock out. Kalau terus seperti ini akan berpengaruh dengan pelayanan KB. Yang datang tak jadi KB karena alat KB kosong atau tidak ada pilihan yang cocok,” jelas dia.
Termasuk memastikan tenaga pelayanan KB, mulai dari bidan hingga dokter, harus memiliki sertifikat kompetensi. Juga masalah rebranding, bagian dari strategi yang telah disiapkan. Hanya saja, BKKBN masih menunggu arahan dari pusat.
“Yang jelas BKKBN pusat sudah menyusun strateginya, apa yang akan dijual atau diubah. Kami di daerah masih menunggu instruksi lengkapnya,” ucapnya.
Teguh menambahkan, saat ini BKKBN Jawa Barat tengah fokus mendongkrak predikat reformasi birokrasi. Harapannya bisa menjadi lembaga yang layak, masuk dalam zona integritas dan bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani.
“Saat ini kami masih berupaya. Kami belum cukup untuk mencapai akreditasi berpredikat baik atau A dan masih butuh pembenahan meskipun infrastruktur sudah disiapkan,” kata dia. []
Baca juga:
- Ini Maskot BKKBN untuk Harganas 2020 di Sumbar
- KB Kini Tak Lagi Identik Dengan Alat Kontrasepsi
- Sejarah Awal Kondom di Dunia
