TAGAR.id - Beberapa organisasi hak asasi manusia (HAM) pada hari Selasa (3/10-2023) mendesak Indonesia agar menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh beberapa badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia ke Myanmar. Indonesia sendiri telah berusaha mendorong rekonsiliasi di Myanmar sejak kudeta militer 2021 memicu konflik meluas di sana.
Berbagai organisasi mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional HAM Indonesia pada hari Senin (2/10-2023) yang menuduh bahwa tiga produsen senjata milik negara telah menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta. Hal ini dikatakan oleh Feri Amsari, penasihat hukum para aktivis.
Myanmar telah dilanda kekerasan senjata militer menggulingkan pemerintah pimpinan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun silam.
Organisasi yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta Marzuki Darusman, mantan jaksa agung dan aktivis HAM Indonesia.
Dalam pengaduan itu mereka menuduh bahwa perusahaan pembuat senjata Indonesia PT Pindad, perusahaan pembuat kapal PT PAL dan perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia telah memasok peralatan ke Myanmar melalui True North, sebuah perusahaan Myanmar yang mereka katakan dimiliki putra seorang menteri di pemerintah militer negara itu.
PT Pindad dan PT PAL tidak segera menanggapi permintaan komentar. Direktur PT Pindad sebelumnya mengatakan kepada media bahwa pihaknya tidak menjual produk ke Myanmar sejak 2016.
PT Dirgantara Indonesia mengatakan tidak pernah memiliki kontrak dengan Myanmar atau pihak ketiga terkait.
True North tidak segera menanggapi permintaan komentar tetapi sebuah profil perusahaan tak bertanggal yang dilihat oleh Reuters memperlihatkan perusahaan itu mengidentifikasi ketiga produsen senjata Indonesia itu sebagai “mitra strategis.”
Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai jenis peralatan dari ketiga perusahaan tersebut, di antaranya pistol, senapan serbu dan kendaraan tempur.
Sebagai ketua Asosiasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia telah berupaya dengan sedikit saja tanda keberhasilan, untuk berdialog dengan militer dan oposisi Myanmar dengan harapan dapat memfasilitasi pembicaraan.
Indonesia mendukung sebuah resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan “semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar” setelah kudeta.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan sedang mempelajari pengaduan tersebut. Seorang juru bicara kementerian pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar.
Marzuki Darusman mengatakan Komnas HAM wajib menyelidiki mengingat ketika BUMN berada di bawah kontrol dan pengawasan pemerintah.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar melaporkan pada Mei lalu bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata dan material terkait bernilai sedikitnya $1 juta sejak kudeta, kebanyakan dari Rusia, China, Singapura, Thailand dan India. (uh/ab)/Reuters/voaindonesia.com. []