Ahmad Sahroni Batal Laporkan SBY Usai Ditelepon Surya Paloh

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan ke Bareskrim. (Foto: Tagar/Ist)

TAGAR. id, Jakarta - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 September 2023. 

Sahroni mengatakan, ia awalnya hendak melaporkan SBY atas dugaan pemberitaan bohong, tetapi batal karena adanya perintah dari Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh. 

"Cuma karena perintah Ketum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY," kata Sahroni di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 September 2023.


Jadi saya nih sudah siap melaporkan tapi tadi perintah Ketum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan (SBY).


Ia juga mengatakan bahwa laporan terhadap Presiden ke-6 RI itu akan dibuat dalam kapasitasnya sebagai individu, tidak mewakili institusi atau jabatannya selaku anggota Partai Nadem maupun Anggota DPR RI.

Namun, saat dalam perjalanan menuju Bareskrim, Sahroni mendapat perintah dari Surya Paloh agar tidak membuat laporan terhadap SBY. 

"Jadi saya nih sudah siap melaporkan tapi tadi perintah Ketum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan (SBY)," ujarnya. 

Sahroni mengungkapkan, rencana awal pembuatan laporan itu terkait adanya pernyataan SBY yang tidak lengkap pada 25 Agustus 2023 lalu. Pernyataan terkait adanya pengkhianatan yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). 

Sahroni lantas mengklarifikasi soal pernyataan SBY dalam pertemuan tangal 25 Agustus 2023 itu. Sebab, ia mengaku berada dalam pertemuan itu. 

Saat itu, kata Sahroni, tidak ada pembahasan bahwa Koalisi Perubahan sepakat mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

"Tapi, Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi enggak ada," kata Sahroni. 

Selain itu, pertemuan pada 25 Agustus 2023 itu juga banyak membahas soal pengalaman SBY saat maju dalam Pilpres 2004. 

"Selama dua jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004 itu adalah dia cerita, beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya," ujar Sahroni.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, SBY menyatakan, pengkhianatan yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat mengejutkan. 

Hal ini terkait Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dianggap telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. 

SBY mengaku tidak pernah menyangka peristiwa ini akan terjadi. Ia pun mengumpulkan petinggi Demokrat untuk melakukan rapat darurat. 

"Pertemuan Majelis Tinggi Partai ini sangat penting. Ini sebuah emergency meeting karena terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak pernah kita bayangkan ini akan terjadi," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat, 1 September 2023. []

Berita terkait
Soal Polemik Demokrat-Anies, Sahroni: Ibarat Mau Nikah, Undangan Sudah Disebar Tiba-tiba di Hari H Batal
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni buka suara terkait respons keras Partai Demokrat mengenai pasangan capres-cawapres Anies-Cak Imin.
Demokrat Diajak Rujuk oleh PKS, Herzaky Mahendra: Bila Capres yang Diusung Bukan Anies Baswedan
Partai Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama dengan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dalam Pilpres 2024.
Usai di Tikung PKB, PKS Harap Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan, Akankah?
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Demokrat masih berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar menjadi 4 partai yang bernaung.