Ada Propaganda Asing dalam Permasalahan Papua?

Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi menilai adanya campur tangan kelompok asing terkait permasalahan Papua di Indonesia.
Massa berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua saat melakukan aksi di Jayapura, Senin, 19 Agustus 2019. (Foto: Antara/Gusti Tanati)

Jakarta - Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi menilai adanya campur tangan kelompok asing di dunia maya atau internet terkait permasalahan Papua di Indonesia. Upaya tersebut untuk memecah belah bangsa Indonesia, khususnya mendorong masyarakat Papua terpecah belah.

"Dari dulu saya sudah memonitor [di internet] memang hampir setiap saat ada kelompok-kelompok [asing] yang memperjuangkan kebebasan Papua," kata Ismail di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019 seperti dilansir dari Antara.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Ismail dengan Drone Emprit di dunia maya propaganda yang dilakukan oleh akun-akun yang berafiliasi dengan 'Free West Papua' berasal dari luar negeri, salah satunya akun yang berasal dari Jerman.

Dalam akun tersebut, mereka banyak share foto-foto dan video-video terkait 'Free West Papua'.

"Narasi yang mereka bangun bahwa Indonesia itu kolonial, dan bergabungnya Papua adalah penjajahan," ujarnya.

Baca juga: Ajakan Kapolri Seusai Berkunjung ke Papua

Dengan propaganda 'Free West Papua' yang berembus kencang di media sosial, maka tak heran pemerintah mengambil langkah preventif dengan membatasi akses internet di Indonesia bagian Timur itu.

Nyatanya, propaganda dengan konten provokatif mampu menyulut emosi masyarakat Papua sampai berdampak sangat buruk bagi stabilitas keamanan di Papua. Contohnya, terjadi kerusuhan di Manokwari, Jayapura, Sorong, dan Fak Fak.

Hanya saja, menurut dia pembatasan internet bukan satu-satunya jalan untuk mencegah propaganda atau mencegah kerusuhan di Papua. Karena yang terpenting adalah pemerintah mengajak masyarakat Papua duduk bersama mencari jalan keluar permasalahan.

"Intinya ada jalan lain, bukan pembebasan. Artinya tetap perspektif NKRI untuk kesejahteraan bersama," tuturnya.

Dari dulu saya sudah memonitor [di internet] memang hampir setiap saat ada kelompok-kelompok [asing] yang memperjuangkan kebebasan Papua.

Ismail mengaku pengamatan yang dilakukan tidak hanya di dunia maya tapi juga di dunia nyata. Selama bepergian ke luar negeri, ia beberapa kali melihat tulisan atau grafiti-grafiti bertuliskan 'Free West Papua'.

Pembatasan Akses Internet Tak Efektif

Pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menyebut upaya pembatasan akses internet untuk menjaga situasi keamanan dan stabilitas di Papua tidak efektif. Sebab, propaganda negatif soal Papua justru dilakukan oleh pihak-pihak di luar negeri.

"Kalau kita cek tagar-tagar yang menyerukan referendum dan 'Free West Papua' justru dari luar negeri. Terutama akun-akun dari Australia, New Zealand, dan Inggris. Bukan dari Indonesia dan bukan dari dalam Papua," ucap Ridlwan.

Dari data mesin analisis Knowledge Enggine for Media Analysis (KEA) terungkap bahwa kejadian di Papua merupakan propaganda negatif yang diutarakan oleh akun-akun pro kemerdekaan Papua.

"Tuntutan referendum, foto-foto kekerasan dan korban-korban, disebarluaskan dari akun-akun yang IP address nya di luar Indonesia," kata dia. []

Berita terkait
Ajakan Kapolri Seusai Berkunjung ke Papua
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian mengajak semua pihak menjaga keamanan di Papua.
Penyebab Lukas Enembe Ditolak ke Asrama Papua di Jatim
Gubernur Papua Lukas Enembe ditolak kedatangannya oleh mahasiswa saat berkunjung ke Asrama Mahasiswa papua (AMP), Selasa, 27 Agustus 2019 malam.
Internet Papua Diblokir, Fahri Hamzah: Feodal
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi pemblokiran akses internet yang dilakukan pemerintah untuk warga sekitar Papua.