Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Effendi Simbolon mengungkapkan Pemerintah Arab Saudi belum memberikan keterangan apa pun kepada pemerintah Indonesia mengenai surat pencekalan Habib Rizieq.
"Saya kan klarifikasi. Klarifikasi ke beliau (Menlu Retno) juga, tidak pernah dan tidak ada," ujar Effendi, usai rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), di ruang rapat Komisi I Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa, 12 November 2019, seperti diberitakan Antara.
Kata Effendi, pemerintah ingin mengecek kebenaran dari dokumen yang ditunjukkan Habib Rizieq melalui video yang tersebar di media sosial.
Berhubung hal tersebut belum jelas kebenarannya, pemerintah harus mengecek keaslian dan keabsahan surat itu. "Bahwa ada video kemudian, itu masih ditelusuri keabsahan dan kebenarannya dan apa itu," ujar dia.
Isu Habib Rizieq tidak ada yang ditutupi. Dijawab secara clear.
Effendi juga mengungkap alasannya mengajukan pertanyaan itu, karena masih terkait permasalahan perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
Untuk itu, dia tidak ingin ada jawaban yang bias karena semestinya negara bertanggung jawab melindungi warga negaranya. "Siapa pun dia, termasuk juga Habib Rizieq," tutur Effendi.
Tetapi, pertanyaannya itu menurut dia, sudah dijawab Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara jelas dan tidak ada yang ditutupi.
"Isu Habib Rizieq tidak ada yang ditutupi. Dijawab secara clear," ujarnya.
Dia menyampaikan Komisi I DPR juga ingin tahu, apakah benar Habib Rizieq ada dalam status pencekalan. Kalau benar, untuk kepentingan apa pencekalan itu.
"Kalau benar, kan berarti pemerintah kita yang mencekal dia supaya tidak boleh masuk ke negara kita. Kepentingan apa pencekalan itu. Makanya kami minta diberi penjelasan," ucap Effendi. []
Baca juga:
- Prabowo Punya Keinginan Besar Memulangkan Habib Rizieq
- Habib Rizieq Shihab Tuding Menlu Intimidasi KBRI Arab Saudi, Lihat Videonya
