Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi mengatakan banyak hal yang tak disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR, pada 14 Agustus lalu.
Aboebakar mengaku, kritikan ini perlu disampaikan. Pasalnya, Presiden perlu banyak mengulas persoalan yang terjadi saat ini di Indonesia. Namun, dia menyayangkan ada beberapa isu yang dilewatkan Jokowi pada pidatonya.
Belum lagi kasus Harus Masiku yang masih menjadi misteri, menghilang tanpa jejak
"Saya mencermati pidato presiden itu, saya melihat ada yang terlewat," ucap Aboebakar kepada wartawan, Sabtu, 15 Agustus 2020.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan isu soal penegagakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak diulas oleh Presiden. Menurutnya, pada momen sidang tahunan itu seharusnya Jokowi membahas hal tersebut.
"Beliau hanya menyinggung soal penanganan perkara di MK, pengelolaan hakim oleh MA serta proses e-court," ucapnya.
Padahal, kata dia, beberapa waktu lalu Indonesia sempat digegerkan oleh kasus pelarian terpidana Kasus Hak Tagih (Cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang melibatkan penegak hukum. Pendapatnya, masih banyak kasus yang harus segera dituntaskan.
"Belum lagi kasus Harus Masiku yang masih menjadi misteri, menghilang tanpa jejak," ujar dia.
"Kasus-kasus ini menjadi atensi yang luar biasa dari publik, karena menciderai rasa keadilan masyarakat. Adanya oknum yang ternyata main mata dengan buron merupakan indikator rendahnya integritas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," katanya menambahkan.
Dia beranggapan, seharusnya Jokowi bisa mengulas lebih banyak isu dalam sidang MPR tersebut.
- Baca juga: Rafli: Omnibus Law Pangkas Kewenangan BPKS Sabang
- Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi Dinilai Semakin Berkelas
"Sebenarnya rakyat ingin hal ini di'mention' oleh presiden dalam pidatonya. Jadi sangat disayangkan jika hal ini terlewatkan dalam pidato presiden," ucap Aboebakar.[]
