Yogyakarta, (Tagar 17/1/2019) - Provinsi DIY sangat akrab dengan bencana alam. Tidak mengheran mayoritas wilayah masuk kategori rawan bencana.
Semua bencana pernah dialami DIY, seperti erupsi Merapi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan sampai gempa bumi tektonik.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana mengatakan, DIY memiliki 13 jenis potensi bencana alam, yang paling sering terjadi adalah banjir, tanah longsor dan kekeringan. Potensil besar lainnya adalah erupsi Merapi dan gempa bumi.
Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat 13 bencana berpotensi terjadi di DIY. Bencana paling besar yang mungkin terjadi yaitu Erupsi Gunung Merapi, gempa bumi dan banjir hingga tanah longsor.
"Bisa dikatakan wilayah DIY mayoritas berada di daerah rawan bencana," katanya dalam FGD Strategi Percepatan Pembangunan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana di DPRD DIY, Kamis (17/1).
Data BPBD DIY menyebutkan, Provinsi DIY yang memiliki 484 desa dan kelurahan, tiga perempatnya merupakan daerah rawan bencana.
"Sebanyak 301 dari 484 desa dan kelurahan di DIY merupakan daerah rawan bencana," kata dia.
Menurut Biwara, dengan kondisi daerah yang mayoritas rawan bencana, perlu ada pemahaman secara menyeluruh bagi masyarakat dalam mitigasi bencana. Salah satunya dengan membentuk desa dan kelurahan tangguh bencana serta sekolah siaga bencana.
DPRD dan Pemda DIY bertekad membentuk desa dan kelurahan di DIY semuanya berstatus tangguh bencana. Awalnya jumlah desa dan keluarahan di DIY sebanyak 438 bisa terwujud pada 2027.
"Sudah ada kesepakatan dipercepat menjadi 2026," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.
Menurut dia, sampai saat ini di DIY sudah terbentuk 253 desa dan kelurahan tangguh bencana yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota (Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta).
"Seluruh pemerintah kabupaten dan kota terus menambah desadan kelurahan tangguh bencana," ujarnya.
Selain membentuk desa dan kelurahan tangguh bencana, juga membentuk sekolah siaga bencana. Setiap sekolah di DIY didesain tanggung bencana. Para siswa mendapat materi mitigasi bencana.
"Sampai saat ini di DIY memiliki 80 unit sekolah tangguh bencana," kata Eko.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan desa dan kelurahan tangguh bencana, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari pengusaha, perguruan tinggi dan LSM termasuk BNPB.
"Oleh karena itu, harus ada upaya penyelarasan, perencanaan pembangunan terkait masalah kebencanaan," ujarnya.
Selain itu, penegakan hukum seputar tata ruang di sejumlah daerah rawan bencana perlu dilakukan. Daerah rawan bencana tidak diperkenankan mendirikan bangunan atau beraktivitas yang membahayakan.
"Misalnya, jarak 100 meter sepanjang pantai tidak boleh ada bangunan. Ini bagian dalam mengurangi resiko bencana," ungkapnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Hari Wahyudi mengatakan, sampai saat ini sudah terbentuk 97 kampung tangguh bencana dari total 170 kampung.
"Target kami khusus di Kota Yogyakarta bisa selesai dalam lima tahun," katanya. []
Foto:
Dari kiri ke kanan: Kepala BPBD DIY Biwara Yuswantana, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Hari Wahyudi saat memberikan keterangan pers usai FGD Strategi Percepatan Pembangunan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana di DPRD DIY, Kamis (17/1). (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)
2 Lampiran
