Jakarta – Pengamat dan praktisi pariwisata sekaligus founder Temannya Wisatawan Taufan Rahmadi mengatakan, seharusnya distribusi anggaran dana hibah pariwisata bisa lebih adil dan merata. Sedangkan kenyataanya, ada yang mendapatkan anggaran itu, tetapi lebih banyak yang tidak dapat.
“Nasi sudah jadi bubur, beberapa kawan-kawan sudah menyuarakan ini (mengganti Wishnutama) jadi istilahnya anggaran yang keluar memang ada yang nyampe memang anggaran itu dikeluarkan dan nyampe ke asosiasi pelaku pariwisata tapi seharusnya dia bisa lebih merata dan lebih adil tapi ini tidak terjadi itu masalahnya. Ada yang dapet juga lebih banyak yang nggak,” kata Taufan Rahmadi saat diwawancarai Tagar Rabu, 2 Desember 2020.
Pengamat dan Praktisi Pariwisata sekaligus Founder Temannya Wisatawan Taufan Rahmadi. (Foto:Tagar/TR)Oleh Sebab itu, menurutnya Presiden Joko Widodo sudah waktunya mengganti posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat ini ditempati oleh Wishnutama. Sebab, hingga saat ini Wishnutama tidak menghasilkan terobosan-terobosan berarti.
“Dengan jangka waktu sejak diangkat hingga saat ini, (Wishnutama) tidak menghasilkan terobosan-terobosan. Ingat Pak Presiden itu pernah marah-marah kepada para menteri di kabinetnya yang mengatakan bahwa dia butuh terobosan out-of-the-box, extraordinary,” sebutnya.
“Harusnya Pak Wishnutama sudah waktunya untuk diganti. Sudah waktunya Bapak Presiden mempertimbangkan mereshuffle Menparekraf saat ini,” tambahnya.
Anggaran itu dikeluarkan dan nyampe ke asosiasi pelaku pariwisata tapi seharusnya dia bisa lebih merata dan lebih adil tapi ini tidak terjadi.
Pasalnya, 50 juta orang yang tergantung hidup dari sektor pariwisata atau yang terkait dengan sektor tersebut. Pertimbangan ini, harus dilakukan agar kapal pariwisata tidak menjadi karam dan menyengsarakan masyarakat banyak. Sementara kebijakan Wishnutama, dinilai tidak terencana dengan baik sehingga terlihat sporadis.
“Ketika kita berbicara tentang kinerja Menteri Pariwisata (Wishnutama) secara keseluruhan tentunya boleh saya katakan pertama minim terobosan dan tidak terencana dengan seksama, dengan baik, terkesan sporadis,” ungkapnya.
Padahal dana hibah pariwisata sangat besar nilainya, mencapai Rp 3,3 triliun yang dialokasikan 70% untuk hotel dan restoran, lalu 30% untuk diberikan kepada Pemda.
“Soalnya ini dana triliunan bukan main-main, kasihan bapak menteri ketika dia salah melakukan. Kita ingin mengatakan kepada Bapak Menteri, Pak ini jangan sampai Bapak salah karena dampaknya sangat besar terhadap jutaan orang,” ujarnya.
Baca Juga:
Menurut penulis buku Protokol Destinasi Panduan pemulihan pariwisata di era new-normal ini, Wishnutama seharusnya menemui tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman menangani krisis seperti ini. Apalagi latar belakang Menparekraf saat ini bukan dari bidang pariwisata.
“Harusnya karena dia tahu dirinya bukan background pariwisata, di dalam masalah krisis pariwisata itu banyak orang-orang yang sudah pengalaman yang harusnya dia datangi sebelum menentukan kebijakan-kebijakan,” ujarnya. []
