Bukittinggi — Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi mendorong optimalisasi pemanfaatan aset bangunan eks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Bukittinggi. Bangunan tua yang tidak terawat di jantung kota wisata itu diharapkan bisa menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Rencana kami di tahun 2021 ini bisa berkontribusi optimalisasi tanah bekas Lapas Bukittinggi. Ada bekas kantor Lapas disamping Jam Gadang yang sudah hampir 20 tahun tidak digunakan lagi," ujar Kepala KPKNL Bukittinggi Hermawan Sukmajati.
Kemenkum HAM sebagai Pengguna Aset diharapkan Hermawan mendukung agar rencana itu agar bisa diberdayakan sebagai destinasi wisata baru.
"Misalnya untuk sektor pariwisata, mendirikan kafe dan resto, atau bahkan hunian. Kami sudah konsultasi dengan pejabat di Lapas semoga bisa terwujud tahun ini,” harapnya sebagaimana rilis diterima Tagar, Minggu, 24 Januari 2021.
Jika ini nanti bisa dibuka untuk tempat ngopi, sambung Hermawan, maka diharapkan berujung untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
“Langkah-langkah untuk mewujudkan pemanfaatn aset ini sudah ditempuh komunikasi beberapa kali dengan pihak terkait. Secara prinsip kedua pihak antara Pemko dan Kemenkum HAM sudah sepakat, hanya tinggal menunggu tindaklanjut secara hukum tertulis,” jelasnya.
Selain Eks Lapas Bukittinggi yang merupakan bangunan peninggalan zaman penjajahan Belanda, KPKNL Bukittinggi juga membidik pengembangan objek wisata di lahan Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mengatas.
“Di kawasan Padang Mengatas, sudah ramai wisatawan yang berkunjung. Itu seharusnya bisa dibuka untuk umum yang berpotensi mendatangkan investor sehingga bisa memberi peluang menambah pendapatan negara,” tutur Hermawan.
KPKNL Bukittinggi yang meliputi wilayah kerja Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 kota, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, dan Tanah Datar juga mencatatkan capaian prestisius sepanjang tahun 2020.
“Kami dibebankan target sumber pendapatan sebesar Rp 4,7 miliar melalui PNBP. Tahun 2020 kami lebihi target itu dengan capaian Rp 5,5 miliar atau 116 persen. Secara nasional kurang bagus, tapi di KPKNL Bukittinggi bisa lebihi target,” katanya.
Adapun persentase hasil lelang (pokok lelang, red) KPKNL dibebankan target Rp 43,4 miliar. Namun angka itu tergerus daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi.
“KPKNL hanya mampu mencapai target sekitar 75,94 persen dengan nilai hasil lelang sebesar Rp 32,99 miliar,” jelas Hermawan.[]
