Jakarta - Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menyebut kepolisian bisa menindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (protkes) semasa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
"Bagi siapa pun warga yang melanggar, tak ada cerita mereka mau galak-galak kalau ditegur. Seret saja, polisi berhak melakukan tindakan-tindakan untuk membuat warga yang bandel ini kapok," ujar Irma saat hadir menjadi pembicara di kanal YouTube Tagar TV seperti dikutip Rabu, 23 September 2020.
Yang jadi masalah memang bandelnya masyarakat kita. Tidak disiplin, tidak sadar dengan kesehatan pribadinya maupun orang lain.
Irma menjelaskan, tindakan tegas dari aparat kepolisian sangat penting untuk menjaga warga yang membandel tak mengindahkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, kata dia, hal demikian juga dapat menyelematkan orang lain dari penyebaran virus corona.
Baca juga: Ahok Ingin Bubarkan BUMN, Irma: Jangan Asal Ngomong
"Yang jadi masalah memang bandelnya masyarakat kita. Tidak disiplin, tidak sadar dengan kesehatan pribadinya maupun orang lain," ucapnya.
Tokoh buruh ini menyoroti masih banyak warga yang enggan menggunakan masker dan mengikuti protokol Covid-19 yang telah dibuat pemerintah.
"Padahal dengan melakukan itu, mereka sudah menolong dirinya sendiri dan orang lain," kata Irma.
Sebelumnya, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan, pemerintah tetap akan melanjutkan Pilkada Serentak 2020. Menurut Fadjroel, hal itu lantaran pemerintah ingin menjaga hak konstitusi rakyat.
Baca juga: Irma Suryani Chaniago Dukung Istana, Pilkada 2020 Tidak Ditunda
"Penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," tutur Fadjroel, dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2020.
Kendati begitu, Fadjroel menyebut penyelenggaraan Pilkada 2020 harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," tutur dia.
Dia melanjutkan, Presiden Jokowi juga menyampaikan, penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Musababnya, tidak ada satu pun yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. []
