Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Surya Tjandra menghadiri pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan di Aula Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa, 29 Maret 2022.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI beserta jajarannya dalam rangka melakukan pembahasan tantangan, hambatan, dan peluang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
Ia mengungkapkan, sebelumnya ia telah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara. Sehingga, berkesempatan untuk memahami situasi daerah termasuk melihat beberapa daerah perbatasan di Kabupaten Nunukan.
Dengan situasi seperti itu, kita harus kerja bersama, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kita tata yang benar karena tata batas kawasan hutan jadi kunci di sini.
"Di sini ada tantangan lain, yaitu wilayah perbatasan. Jadi tidak cuma sekadar pelayanan publik tetapi pertumbuhan di daerah perbatasan dengan Malaysia, artinya memang kompleks permasalahan di sini," ujar Wamen ATR/BPN.
Di sisi lain, Surya mengatakan bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Bulungan hanya sekitar 29,5%. Artinya, kawasan hutan di Kabupaten Bulungan mendominasi.
- Baca Juga: Rakernas Kementerian ATR/BPN 2022, Momentum Perkuat Integritas dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Kinerja ATR/BPN Meningkat Lebih Baik, tapi Evaluasi Tetap Perlu Dilakukan
"Dengan situasi seperti itu, kita harus kerja bersama, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kita tata yang benar karena tata batas kawasan hutan jadi kunci di sini," tutur Surya Tjandra.
Dalam penyelesaian masalah pertanahan, Wamen ATR/Waka BPN juga mengimbau agar adanya kerja bersama yang intensif, salah satunya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di mana gubernur sebagai Ketua GTRA Provinsi dan bupati/wali kota sebagai Ketua GTRA Kabupaten/Kota.
"Mudah-mudahan dari komunikasi dan seringnya kita berdiskusi bisa dibayangkan solusi penyelesaiannya seperti apa," harap Surya Tjandra.
Untuk mendukung pembangunan yang merata di Kalimantan Utara, Surya Tjandra juga mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah setempat dan kerja sama lintas provinsi sangat diperlukan. Hal ini mengingat Kalimantan Utara adalah provinsi termuda di Indonesia yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur.
"Misalnya dengan rencana pembangunan jalan yang berada di Kalimantan Utara, ini juga memerlukan dukungan dari Kalimantan Timur, sehingga ada terobosan-terobosan baru dalam pembangunan," tambahnya.
Dari kompleksnya permasalahan yang ada di Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Bulungan, Surya Tjandra mengatakan, terdapat peluang pembangunan karena adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
- Baca Juga: Kurangi Pencemaran Udara, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor
- Baca Juga: Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan BPJS Kesehatan untuk Wujudkan Universal Health Coverage
"Tapi mudah-mudahan dengan Ibu Kota Nusantara ini akan jadi episentrum pembangunan baru. Tidak hanya terasa di Kalimantan termasuk Kalimantan Utara tapi juga Indonesia bagian timur yang lain," ucap Wamen ATR/BPN.
Turut hadir pada pertemuan ini, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin; Anggota DPD RI, Marthin Billa, Hasan Basri, dan Fernando Sinaga; mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Udau Robinson; serta beberapa kepala daerah di Kalimantan Utara. []