Jakarta - Persatuan Alumni (PA) 212 sempat mengusulkan untuk melakukan acara tahunan, Reuni 212 di Monas dan Patung Kuda.
Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Monas tidak memungkinkan karena masih dalam penutupan di masa pandemi, begitu pula dengan Patung Kuda yang pasti perlu izin dari Polda Metro dan Satgas Covid-19.
“Dan Alhamdulillah informasi yang kami terima teman-teman sangat bijak dan adil mencari solusi, yaitu akan diadakan di Az-zikra di tempat almarhum Ustad Arifin Ilham,” kata Riza kepada awak media, Senin, 29 November 2021.
Riza menambahkan, anak dari Ustad Arifin Ilham, Ustadz Ameer az-zikra, yang baru saja meninggal, bisa menjadi momen untuk 212 agar berduka cita dan mendoakannya di lokasi tersebut. Apalagi, ketika di lokasi itu ada banyak masjid besar dan luas yang bisa dimanfaatkan para peserta alumni.
“Jadi saya kira ini keputusan yang sangat baik, inilah kelebihan dari pada teman-teman, daripada ulama, daripada alumni 212 yang merespons keinginan alumni untuk berkumpul, tapi juga mengambil keputusan yang sangat baik dan sangat bijak,” ujarnya.
Riza menilai, keputusan ini sangat bijak karena Reuni 212 tidak diselenggarakan di tengah kota yang ramai dan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan juga berisiko disusupi pihak lain.
“Insya Allah tidak akan disusupi kalau di pondok pesantren, Insya Allah aman damai dan pasti mendapat ridho Allah,” katanya,
Namun, Riza membantah jikakeputusan itu berasal dari saran Satgas Covid-19. Menurut Riza, usulan dari PA 212 merupakan usulan internal dan tidak akan diintervensi oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya nggak bilang nggak dapat izin, mereka sendiri yang memutuskan yang bijak yang baik. Inilah kelebihan ulama kalau berkumpul mengambil keputusan yang sangat bijak,” ujarnya.
Namun, Riza belum bisa memastikan apakah dirinya atau Gubernur DKI Jakarta bisa menghadiri acara tersebut. Tetapi, imbauan untuk tidak berbondong-bondong datang ke lokasi Reuni 212 karena lokasi terbatas, diakuinya juga harus dilaksanakan agar tidak memicu penyebaran Covid-19 gelombang ketiga. []
Baca Juga
- Pemerintah Pakai Istilah PPKM Bukan PSBB, Ini Alasan Mendagri
- Menyoal Efektivitas PPKM Mikro Dibandingkan dengan Lockdown
- Komentar Kemenkes Soal Kelanjutan PPKM Darurat
- Kemenko Perekonomian: PPKM Berdampak pada Tenaga Kerja
