UNTUK INDONESIA
Wabah Covid-19 Picu Jutaan Kehamilan Tak Diinginkan
Data baru yang PBB menunjukkan pandemi Covid-19 bisa mendorong terjadi jutaan kehamilan tak diinginkan (KTD) karena posisi perempuan yang rentan
lustrasi. (Foto: kjkhospital.com).

Jakarta - Lockdown (penguncian) dan berbagai cara atau langkah yang membatasi pergerakan warga sebagai tanggapan terhadap pandemi atau wabah virus corona baru (Covid-19) menimbulkan gangguan besar terhadap layanan kesehatan, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Kondisi ini bisa jadi pemicu tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini dirilis oleh UNFPA (United Nations Population Fund/Dana Penduduk PBB) dan mitra kerjanya.

Diperkirakan jutaan perempuan terdampak krisis pandemi Covid-19 tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, seperti alat kontrasepsi. Selain itu perempuan pun diperkirakan akan menghadapi kekerasan, bahkan kekerasan seksual, berbasis gender dan praktek-praktek kekerasan lain terhadap perempuan yang jadi bagian dari budaya dan kepercayaan.

"Data baru ini menunjukkan dampak bencana Covid-19 dapat segera terjadi pada perempuan dan anak perempuan secara global," kata Dr Natalia Kanem, Direktur Eksekutif UNFPA. Lebih lanjut Dr Kanem mengatakan pandemi Covid-19 memperdalam ketidaksetaraan sehingga jutaan perempuan dan anak perempuan sekarang berisiko kehilangan kemampuan untuk merencanakan keluarga mereka, melindungi tubuh mereka dan kesehatan mereka.

Sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), UNFPA bekerja untuk melayani kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana, dan untuk menghilangkan kekerasan berbasis gender. Selain itu juga untuk mencegah praktik-praktik berbahaya bagi perempuan, seperti mutilasi alat kelamin wanita (FGM) dan pernikahan anak. Langkah UNFPA ini juga berfokus pada upaya mengakhiri kematian ibu.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap perempuan dan anak perempuan ketika sistem kesehatan kelebihan beban dan fasilitas kesehatan tutup. Kondisi ini menyebabkan layanan yang sangat terbatas bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Celakanya, pada saat yang sama diperkirakan banyak perempuan dan anak perempuan yang melewatkan pemeriksaan medis penting karena takut tertular virus (Covid-19).

Lockdown dan pembatasan sosial bisa mengganggu rantai pasokan global yang menyebabkan kekurangan pasokan alat kontrasepsi. Pada sisi yang lain kekerasan berbasis gender meningkat karena berbagai masalah yang timbul karena pandemi. UN News awal bulan ini melaporkan perkiraan kekerasan yang meningkat terhadap perempuan yang terjebak di rumah untuk waktu yang lama. Padahal, “Kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan harus dilindungi dengan segala cara,” kata Dr Kanem.

Dilaporkan sekitar 450 juta perempuan di 114 negara berpenghasilan rendah sampai menengah kesulitan mendapatkan alat kontrasepsi untuk merencanakan keluarga. Pakar-pakar di UNFPA memproyeksikan jika layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, tetap terganggu karena penguncinan atau pembatasan sosial selama enam bulan maka ada sekitar 47 juta perempuan yang tidak bisa mengakses layanan alat kontrasepsi modern. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan tujuh juta KTD.

UNFPA memperkirakan akan terjadi lebih banyak kasus kekerasan, pernikahan anak dan mutilasi alat kelamin perempuan serta KTD karena dampak pandemi Covid-19. Diperkirakan ada 31 juta kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender pada masa lockdown dan pembatasan sosial lain karena pandemi Covid-19. Selanjutnya akan terjadi 15 juta kasus kekerasan untuk setiap tiga bulan penguncian dan pembatasan sosial.

Pandemi Covid-19 juga diperkirakan akan mempengaruhi program pencegahan mutilasi alat kelamin wanita (FGM). Para ahli memperkirakan dua juta kasus FGM mungkin terjadi selama dekade berikutnya. Begitu juga dengan pernikahan akan diperkirakan akan terjadi terhadap 13 juta anak perempuan pada dekade berikut karena dampak penguncian dan pembatasan sosial terkait dengan Covid-19.

Untuk itulah, UNFPA menggalang kerja sama dengan pemerintah dan mitra untuk menempatkan perempuan dan anak perempuan agar mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan kesehatan reproduksi selama pandemi Covid-19.

Dalam bahasa lain UNFPA menyebut: “Layanan (untuk perempuan dan anak perempuan-red.) harus dilanjutkan, persediaan alat kontrasepsi harus didistribusikan, dan yang rentan harus dilindungi dan didukung (Sumber: news.un.org)." []

Berita terkait
Kaum Perempuan Justru Jadi Korban Pandemi Covid-19
Keputusan melakukan lockdown di beberapa negara dan PSBB di Indonesia terkait dengan pandemi Covid-19 global ternyata mendera kaum perempuan
0
Covid-19 di 17 Negara Eropa Antara 11.000 - 200.000
Penyebaran virus corona baru (Covid-19) di Eropa melanda semua negara bahkan di beberapa negara kasusnya jauh di atas jumlah kasus di China