Jakarta -Kalangan DPR mengapresiasi putusan Presiden Joko Widodo yang menyatakan vaksin Covid-19 akan diberikan ke masyarakat secara gratis. Sebelumnya kepada pers Jokowi menyatakan putusan itu diambil setelah ia menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara. Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
“Kami mengapresiasi pernyataan Presiden. Jauh sebagian anggota DPR telah mengingatkan perlunya vaksin Covid19 supaya digratiskan, terutama bagi rakyat yang kurang mampu,” kata anggota DPR RI Marwan Jafar, Kamis (17/11/2020). Ia menambahkan, dua bulan yang lalu atau tepatnya awal Oktober pihaknya telah beberapa kali mengingatkan pula betapa sangat pentingnya mulai dari rapid test sampai vaksin Covid19 diprioritaskan gratis buat warga masyarakat yang kurang mampu.
Marwan menyampaikan persoalan itu pada kesempatan rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR dengan para Dirut PT Kimia Farma, Biofarma, Indofarma dan Phapros (5/10/2020). "Sekali lagi, ya, termasuk menggratiskan vaksin buat rakyat ini adalah sebagai bukti kehadiran negara, representasi tanggung jawab pemerintah serta merupakan amanah dari perintah konstitusi kita," ujar wakil rakyat dapil Jateng III ini mengingatkan.
Marwan yang mantan Menteri Desa-PDTT, mengingatkan yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan dari pemakaian vaksin. Terutama dari sisi ilmiah seperti harus telah melalui uji klinis tahap ketiga, meskipun boleh jadi vaksin seperti telah ditunggu oleh warga masyarakat dan pemerintah meyakininya sebagai semacam senjata pamungkas buat memutus mata rantai virus di masa pendemi.
Selanjutnya, ujarnya, masalah transparansi data. “Mulai dari berapa banyak ketersediaan vaksin, bagaimana mekanisme dan distribusinya hingga siapa pemakai yang mendapat prioritas pemberian dan sebagainya, mesti dijelaskan oleh pemerintah,” ujarnya. Dia menyarankan, demi kelancaran atau suksesnya vaksinasi Covid ini, arah dan arus komunikasi atau informasi dari pemerintah ke publik harus jelas dan benar.
“Juru bicara dari pemerintah misalnya satu pintu, agar kesimpangsiuran informasi dan kebingungan publik bisa dihindari seoptimal mungkin," kata anggota Komisi VI DPR RI ini. []
