UMKM Bangkit dan Berdaya Lewat Digitalisasi

Pandemi Covid-19 memengaruhi eksistensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional. Digitalisasi penting untuk menyiasati kondisi demikian.
UMKM. (Foto: Tagar/UMKM/Kominfo)

Jakarta - Pandemi Covid-19 memengaruhi eksistensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional. Bahkan membuat UMKM terpukul dan turun kelas.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sebanyak 15.974 unit (26,32%) dari 60.702 unit usaha menengah turun kelas ke level mikro.

Pukulan terkeras menimpa usaha kecil. Sebanyak 605.147 unit (75,23%) dari 783.132 unit usaha kecil bergeser ke level mikro.

Menurut Kepala Bidang Kemitraan, Deputi UKM, Kemenkop UKM Renaldy Purnomo, situasi tersebut salah satunya karena ada sejumlah masalah yang tak bisa diatasi UMKM di era pandemi.

Pembatasan sosial dan fisik, kata dia, membuat proses produksi dan pasokan terhambat. Apalagi, penguasaan teknologi digital sebagai cara efisien promosi dan transaksi penjualan di masa pandemi yang mengutamakan platform digital juga masih rendah.


Digitalisasi UMKM dapat menjadi peluang untuk tumbuh di masa pandemi yang membatasi pertemuan fisik


“Kemenkop UKM mencatat, 94% UKM tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha karena literasi digital masih rendah. Padahal, digitalisasi UMKM dapat menjadi peluang untuk tumbuh di masa pandemi yang membatasi pertemuan fisik,” kata dia dalam Alinea Forum bertajuk ‘Kebangkitan UMKM Penyelamat Ekonomi’, Kamis, 8 Juli 2021.

Karena itu, pemerintah bertekad terus mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu agenda prioritas kementerian. Di antaranya melalui peningkatan kapasitas SDM dan menaikkan proses bisnis serta perluasan akses pasar.

Empat pilar yang menjadi fondasi terobosan adalah koperasi modern, usaha mikro dari sektor informal ke formal, UKM masuk ke rantai pasok, dan transformasi wirausaha produktif.

Selain untuk meningkatkan penjualan UKM, ini juga akan bisa mempercepat mereka naik kelas. Diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB terus meningkat. Pemerintah menargetkan kontribusi UMKM pada 2024 sebesar 65% dari 62% pada 2021.

Peneliti Indef, Nailul Huda, berharap pemerintah mengoptimalkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN agar UMKM bisa bertahan. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), masalah utama (69%) UMKM di tengah pandemi adalah kebutuhan akan bantuan modal.

Permasalahan kedua, kata dia, berdasarkan data dari Bank Indonesia, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sektor mikro tercatat naik signifikan.

“Ditengarai bantuan PEN untuk subsidi bunga sangat kurang cepat. Ini berbahaya. Selamatkan dulu UMKM kita, berikan bantuan sehingga NPL turun. Itu yang harus kita lakukan dalam konteks menyelamatkan bangsa,” tutur dia.

[]


Baca juga



Berita terkait
Jepang Akan Umumkan Keadaan Darurat Baru di Tokyo Terkait Covid-19
Pemerintah Jepang dijadwalkan akan mengumumkan keadaan darurat lain terkait Covid-19 di Tokyo hingga 22 Agustus 2021 mendatang
Cara Daftar BPUM BLT UMKM 2021 Tahap 3
Saat ini, BPUM baru mencapai tahap penutupan pendaftaran untuk Tahap 2, kemudian akan disusul dengan pelaksanaan Tahap 3.
Vaksinasi Covid-19 Untuk Pelaku UMKM di Tangerang Banten
Dukungan dalam membantu percepatan program vaksinasi pemerintah datang dari banyak kalangan sebagia upaya pemulihan perekonomian nasional
0
UMKM Bangkit dan Berdaya Lewat Digitalisasi
Pandemi Covid-19 memengaruhi eksistensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional. Digitalisasi penting untuk menyiasati kondisi demikian.