Ulama Sunni Iran Sebut Protes adalah Hak Rakyat

Hamid katakan keinginan rakyat adalah "pembebasan tahanan politik" dan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan sebagian besar bangsa Iran
Seorang warga Turki memegang tali yang bergantung di leher bertuliskan, "#tidak untuk hukuman mati," sebagai bagian dari unjuk rasa anti-pemerintah di Iran, di Istanbul, Turki, 19 November. 2022. (Foto: voaindonesia.com/Reuters)

TAGAR.id – Seorang imam Sunni Iran, Molavi Abdul Hamid, mengkritik kebijakan pemerintah Iran. Hamid mengatakan dalam khotbah Idulfitri pada Jumat, 21 April 2023, di Zahedan, Iran, bahwa rakyat memiliki hak untuk memprotes dan pemerintah harus mendengarkan tuntutan mereka.

Hamid juga mengatakan keinginan rakyat adalah "pembebasan tahanan politik" dan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan sebagian besar bangsa Iran, VOA mengutip khotbah Hamid yang diunggah di saluran Telegramnya.

"Orang-orang Zahedan menginginkan keadilan dan hukuman bagi para pelaku dan mereka yang memerintahkan orang untuk menembak. Kami tidak akan mengabaikan hak-hak rakyat,” kata Hamid, merujuk kepada tindakan represif aparat Iran terhadap para pengunjuk rasa yang digelar pada September 2022.

Pada 30 September, setelah salat Jumat umat Sunni Iran di Kota Zahedan, pasukan militer dan pengunjuk rasa mengalami bentrok. Sekitar 100 orang tewas dan sekitar 300 terluka, menurut laporan media. Saat itu, media pemerintah mengatakan Muslim Sunni berkumpul setelah salat Jumat dan kemudian melakukan pelemparan batu dan penyerangan kantor polisi di Zahedan. Aksi tersebut menyulut konflik dengan pasukan keamanan.

Dalam khotbah Idufitri itu, Hamid juga membahas kesulitan ekonomi rakyat Iran. "Semua orang terlibat utang dan (berada) di bawah banyak tekanan," katanya. Untuk itu, lanjurnya, pihak berwenang harus memperhatikan ketidakpuasan masyarakat.

“Saran kami adalah berbaur dengan rakyat,” katanya. “Mereka harus memenuhi tuntutan yang sah dari rakyat Iran. Selama rakyat tidak bekerja sama dan tidak puas, masalah hanya akan bertambah di negara ini."

gelombang demo di iranWarga Iran melakukan unjuk rasa untuk memrotes kematian Mahsa Amini, 22 tahun, dalam tahanan polisi moral Iran, dalam aksi di Teheran. (Foto: Dok/voaindonesia.com/AFP)

Dia juga mengatakan bahwa “kebungkaman masyarakat bukan mencerminkan bahwa bangsa itu memuaskan.” “Kita harus duduk dan berbicara dengan orang-orang .... dan masalah dan masalah harus diselesaikan dengan cara apa pun orang merasa puas."

Pada akhir pidatonya, Hamid menekankan perlunya melakukan perubahan yang signifikan di dalam negeri dan mengatakan kepuasan masyarakat tidak akan tercapai dengan sedikit modifikasi.

“Meningkatkan hubungan dengan tetangga itu baik, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah negara, dan kita harus menjalin hubungan baik dengan seluruh dunia,” katanya. “Masalah rakyat tidak akan selesai sampai terjadi perubahan signifikan di dalam negeri.”

Pada musim gugur yang lalu, Hamid meminta ulama Kota Qom bersama dengan penguasa untuk mendengarkan suara para pengunjuk rasa. Mereka meminta para penguasa menanggapi tuntutan mereka untuk melakukan serangkaian referendum.

Otoritas Teheran tidak memberi tanggapan atas seruan tersebut. Bahkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei minggu ini menolak imbauan mantan Presiden Hassan Rouhani untuk melakukan referendum terkait kebijakan dalam dan luar negeri. (ah/ft)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Hari yang Kelam Bagi Perempuan di Iran
Ini adalah hari-hari kelam untuk perempuan di Iran yang mengalami penindasan dan diskriminasi dari penguasa Republik Islam
0
Ulama Sunni Iran Sebut Protes adalah Hak Rakyat
Hamid katakan keinginan rakyat adalah "pembebasan tahanan politik" dan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan sebagian besar bangsa Iran