Medan - Upaya pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) sempat menuai kontroversi. Namun belakangan wacana ini kembali mengemuka. Mulai dari obrolan di warung kopi sampai ke diskusi publik, seperti yang digelar di Medan, Senin 27 Mei 2019.
Diskusi menghadirkan Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul, anggota DPRD Sumut Soetrisno Pangaribuan dan peneliti sejarah dari Universitas Negeri Medan Erond Damanik. Diskusi bertopik "Provinsi Tapanuli, Perjuangan Setengah Hati" di Literacy Coffee, Jalan Jati II, No 1 Medan.
Pada tahun 2009 upaya ini terhenti setelah tragedi penggerudukan massa di gedung DPRD Sumut dan mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut saat itu Aziz Angkat.
Saat itu massa yang menamakan dirinya pendukung Protap mendesak DPRD agar segera menggelar paripurna untuk mengambil keputusan dukungan atas Protap.
Kemudian, upaya yang disebut "perjuangan" untuk Tapanuli ini sempat terkena moratorium pada tahun 2009.
Sejauh ini pembentukan Protap dianggap masih setengah hati. Ada juga yang beranggapan politis bahwa ini hanyalah tujuan segelintir elite politik belaka.
Namun, ada yang tetap berpegang pada prinsip awal, yaitu upaya percepatan pembangunan demi kesejahteraan di kawasan Tapanuli.
"Setelah itu wacana pembentukan Protap nyaris tak terdengar lagi. Waktu itu dianggap seluruh kelengkapan administrasi untuk pembentukan sebuah provinsi sudah siap. Namun, pada terjadi aksi di gedung DPRD Sumut yang mengakibatkan Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat meninggal setelah adanya aksi dari sekelompok massa," kata Erond Damanik.
Setelah peristiwa itu, perjuangan Protap dianggap selesai. Tak lagi muncul ke permukaan. Belakangan muncul lagi semacam wacana serupa dengan nama lain, tapi sebenarnya tujuannya sama.
Ada misalnya Provinsi Toba, yang menurut Erond akan tetap memunculkan kontroversi dikarenakan masih kuatnya ego kesukuan. Pada kenyataannya, konsep Tapanuli pun belum jelas.
"Dalam sejarah, kita masih tahu yang namanya Keresidenan Tapanuli yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda pada saat itu," jelasnya.
Karesidenan Tapanuli dibentuk pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan ekspansi ke daerah Sumatera dari tahun 1824 sampai 1934. Ibukotanya pada saat itu ialah Sibolga.
Karena itu ia berpendapat, bila Protap didirikan nanti hendaknya menyampingkan unsur-unsur ego suku yang ada, mulai dari penamaan provinsi sampai pemilihan ibukotanya.
Sementara menurut Soetrisno, meskipun ia cenderung lebih konsern ke pembentukan Sumatera Tenggara, pendirian Protap merupakan salah satu ide besar untuk mempercepat pembangunan di Tapanuli yang masih banyak tertinggal, baik dari aspek infrastruktur, budaya dan ekonomi.
"Bagi saya upaya dan gagasan ini tak boleh mati dan harus diperjuangkan. Apa yang diperjuangkan sejak tahun 2008 mesti diperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," ujar Soetrisno.
Hanya saja ia meminta agar jangan lagi terjadi konflik kepentingan dari berbagai kelompok yang mengatakan bahwa pihaknya lebih pantas disebut pejuang Protap.
Soetrisno tak ingin perjuangan ini menjadi terkesan eksklusif, tapi hendaknya menjadi gerakan bersama rakyat untuk kepentingan semua masyarakat Tapanuli.
"Jangan buat perjuangan ini menjadi terkesan elite, bahwa ini adalah perjuangan yang telah dilanjutkan kelompok tertentu, lalu yang lain hanya melanjutnya. Mari kita sama-sama bergerak, jangan lagi ada ego-ego seperti itu. Sebab pada akhirnya nanti, gagasan siapa yang akan diterima nantinya akan dilihat berdasarkan sejarah," katanya.
Hal senada dikatakan Lamsiang Sitompul, percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli sangat diperlukan mengingat sampai saat ini masih banyak sumber daya di Tapanuli yang belum dikembangkan dengan maksimal.
"Intinya percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Daerah akan dibangun pusat pendidikan dan ekonomi yang anggarannya lebih terfokus. Kalau misalnya APBD Sumut Rp 13 triliun, nantinya bisa difokuskan misalnya Rp 5 triliun ke Protap tapi sudah ada penghematan anggaran. Aparat pemerintah tak lagi harus ke Medan yang akan membutuhkan biaya besar," katanya.
Pun demikian, seperti dikatakan pemerhati budaya Batak M Tansiswo Siagian memandang upaya pembentukan Protap tak boleh melupakan aspek sosial dan budaya. Sebab, saat ini sikap apatis juga sudah mulai seperti virus.
"Ketika orang bicara sesuatu, apalagi Protap, mereka tak mau lagi mendengar, karena ada sikap kurang percaya," jelas penulis sastra dalam bahasa Batak itu.
Kurangnya figur yang ditokohkan, jelasnya, menjadi satu alasan mengapa membentuk gagasan di Tapanuli masih sulit.
Komentar lain datang dari pengiat seni dan budaya Jimmy Siahaan, mengatakan Protap bisa jadi tidak begitu penting bagi orang Batak yang sudah membaur dan tidak ada kepentingan maupun ego kultural berdasarkan asal-usul dan marga.
"Saya lahir di Aceh, saya lebih kenal Aceh daripada Batak. Saya tinggal di asrama Aceh. Sampai saya dewasa saya lebih dekat ke Aceh," ujarnya.
Menurut pandangannya, masih ada segelintir orang Batak yang masih memahami budaya Batak itu hanya dalam kata-kata, belum pada perbuatan.
"Saya tidak punya alasan kuat untuk berdirinya Protap, maupun dengan penamaan lain misalnya Provinsi Toba atau nama lain. Ini menurut saya dari kacamata seni dan budaya karena tidak mau terlibat ke ranah politiknya," katanya.
Muncul juga pendapat yang terlontar agar perjuangan pembentukan Protap, jangan lagi pakai otot, tapi otak. Karena sejarah mencatat bahwa cara yang disertai otot telah memakan korban, yang hendaknya jangan terulang. []
Baca juga:
