Jakarta, (Tagar 19/2/2019) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan bahwa masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan tujuh keuntungan dari kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat ini.
"Saya pikir pertama, sektor pemberdayaan perempuan dan anak mungkin jadi prioritas. Kedua, pembangunan daerah berperspektif gender. Ketiga, aspek pelayanan dan bantuan menjadi titik tekan. Keempat, kohesivitas nahdliyin menjadi solid," tutur Wasisto dalam keterangan tertulis kepada Tagar News, Senin (18/2).
Wasisto menambahkan, "Kelima, pengentasan kemiskinan mungkin lebih terpadu dan inovatif. Keenam, bisa menyinergiskan pembangunan provinsi dan kabupaten atau kota berbekal jaringan perempuan kepala daerah di beberapa kota atau kabupaten di Jatim. Ketujuh, memicu bangkitnya perempuan NU agar bisa sederajat."
Khofifah Indar Parawansa namanya baru-baru ini menjadi ramai diperbincangkan di jagad raya ini. Dia adalah tokoh penting kepunyaan Indonesia dengan berbagai pencapaian prestasi terutama dalam pembangunan Indonesia.
Perempuan asal Surabaya, Jawa Timur ini, ternyata pernah menyelesaikan pendidikan di bebarapa Univeristas Indonesia. Di antaranya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (strata I), Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya (strata I), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (Strata II).
Sejak muda, perempuan kelahiran 19 Mei 1965 memang sudah telihat aktif pada kegiatan sosial dan aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Dari situlah prestasi mulai ditunjukkan, dengan beberapa penghargaaan yang selalu tak bisa dilupakannya, yaitu sebagai tokoh penggerak masyarakat yang pernah diperoleh dari Islamic Fair of Indonesia tahun 2011/1433 H.
Khofifah memang aktif dalam layanan lintas area, misalnya ia pernah menyelenggarakan Training of Trainer bagi tokoh lintas agama dalam membangun perspektif multi kultur dan harmoni kehidupan antar umat beragama di berbagai provinsi. Antara lain di Kota Makassar-Sulawesi Selatan, Ternate-Maluku dan Ambon-Maluku.
Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, dirinya pernah menyelenggarakan Training of Trainer bersama Badan Penanggulangan terorisme dan pembentukan Forum Koordinasi Penanggulanagan Terorisme di beberapa provinsi antara lain di Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Riau.
Bahkan hingga daerah yang mengalami konflik sosial pun selalu selalu dia datangi. Termasuk saat terjadi konflik di Ambon, Sampang, Aceh, Ternate-Bitung, Sambas, dan lain-lain. Berbagai program multi kultur tetap menjadi bagian dari napas kehidupannya sebagai warga bangsa yang berbhinneka tunggal ika.
Khofifah, orang penting di Muslimat NU, tentunya dirinya selalu menyerukan kepada warga Muslimat NU dan masyarakat umumnya untuk menjaga lingkungan hidup dengan terus menanam pohon. Gerakan menanam pohon di lingkungan jaringan Muslimat NU se- Indonesia telah mencapai 1,8 juta pohon tahun 2003-2007.
Karena program gerakan menanam pohon inilah, pada 2011 Khofifah mendapat penghargaan dari Menteri Kehutanan atas kontribusi yang telah diberikan Khofifah yang telah menggerakkan warga Muslimat NU menanam pohon.
Bukan hanya itu saja, dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan, Khofifah sudah memiliki komitmen sejak 1996 untuk mengajak perampuan Muslimat NU agar membangun koperasi.
Dari komitmen itulah, hasilnya sudah terlihat pada 2008 bahwa Muslimat NU telah berhasil membentuk Induk Koperasi.
Khofifah sebagai inisiator Koperasi An-Nisa mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pada 2013, Khofifah kembali menerima penghargaaan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Sebagai informasi, berikut karier politik yang pernah dijabat Khofifah:
- Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992–1997)
- Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995–1997)
- Anggota Komisi II DPR RI (1997–1998)
- Wakil Ketua DPR RI (1999)
- Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001)
- Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999–2001)
- Ketua Komisi VII DPR RI (2004–2006)
- Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004–2006)
- Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
- Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014–2018)
- Gubernur Jawa Timur (sejak 2019)
Dari karier politik yang pernah diembannya tersebut, pastinya tidak ada yang bisa memungkiri pencapaian prestasi yang diraihnya, terkhusus untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Prestasi Khofifah yang juga bisa terlihat belakangan dan juga bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah saat dirinya memimpin di Kementerian Sosial dan di sejumlah organisasi. Terutama dalam mengentaskan kemiskinan.
Itu terbukti dari data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia pada September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gino Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393. Khofifah juga sukses membawa Kementerian Sosial meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemudian penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas program “Risol Gepeng” (Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis).
Dari banyak prestasi yang sudah diraihnya tersebut, ini sebagai bukti dirinya pantas sekarang ini mengemban posisi sebagai orang pertama di Jawa Timur. Itu karena Khofifah punya rekam jejak yang baik.
Menjadi Gubernur Jawa Timur, tentunya Khofifah sudah punya program untuk membangun kota Kelahirannya tersebut. Khofifah bersama Emil Elistianto Dardak menggagas Jatim Sejahtera dengan PKH (Program Keluarga Harapan) Plus untuk membantu penduduk miskin 38 kabupaten atau kota dan disabilitas, lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan agar lebih sejahtera. Kemudian, Jatim Berdaya dengan mendorong ekonomi kerakyatan melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), koperasi dan Program One Village One Product One Corporate& Agropolitan.
Terobosan Pertama, Pendidikan Gratis
Baru dalam hitungan hari menjabat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membuat terobosan pendidikan gratis untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK).
Pendidikan memang menjadi salah satu program 99 hari kerja Khofifah-Emil. Anggarannya sudah disiapkan Pemprov dan DPRD Jatim sebelum duet Khofifah-Emil dilantik.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Renville Antonio menyatakan, dalam pembahasan rancangan APBD 2019, pemprov dan dewan sudah mengakomodasi sebagian program yang masuk Nawa Bhakti Satya. Itu adalah nama program kerja yang diusung Khofifah-Emil.
"Terutama program-program di sektor prioritas dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2014-2019," terang Renville.
Salah satu yang bisa dimulai adalah pendidikan gratis berkualitas. Di masa kampanye pilgub lalu, program itu disebut dengan istilah tistas (gratis berkualitas). Tahun ini Pemprov dan DPRD Jawa Timur sudah mengalokasikan dana total Rp 1,8 triliun.
Anggaran itu digunakan untuk bantuan pendidikan bagi seluruh peserta didik jenjang SMA-SMK se-Jatim yang jumlahnya 1,2 juta orang. Besaran subsidi disesuaikan dengan jenjang dan jurusan siswa. Dana itu belum termasuk bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Rencananya distribusi bantuan dimulai pada tahun pelajaran baru 2019-2020. "Sehingga diproyeksikan seluruh biaya pendidikan jenjang SMA-SMK bisa ditanggung pemerintah," katanya.
Selain itu, Pemprov Jatim sudah mengalokasikan Rp 228 miliar untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Bentuknya berupa subsidi gaji bagi 21 ribu tenaga pendidik.
Program lain yang sudah masuk APBD adalah pengembangan pesantren. Yakni, berupa one pesantren, one product. Untuk tahap awal, ada sepuluh pesantren yang bakal jadi pilot project program tersebut. Pesantren-pesantren itu didorong bisa memiliki produk unggulan. Untuk memfasilitasi pemasaran, promosi, dan pengembangan pasar, pemprov bekerja sama dengan pemerintah Australia.
Di sektor kesehatan, Khofifah-Emil sudah bisa merealisasikan program penyediaan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. P
rogram lain yang bisa dimulai di awal masa pemerintahan Khofifah-Emil adalah millennial job center atau pusat pelatihan usaha untuk anak muda. Rencananya fasilitas itu ditempatkan di tiap-tiap bakorwil di Jatim.
Senada, anggota Banggar DPRD Jatim Freddy Purnomo berharap Khofifah-Emil segera menyerahkan draf RPJMD-nya. "Sehingga program-program tersebut sudah bisa terakomodasi lewat perubahan APBD," katanya. []
Baca juga:
- Khofifah, Siap Tancap Gas Sesuai Pesan Presiden Jokowi
- Khofifah, Sosok Biasa yang Selalu Berada di Level Atas
