Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana akan mengumpulkan seluruh kepala daerah, mulai gubernur, wali kota, dan bupati. Hal itu dilakukan untuk menyamakan visi dan program lima tahun ke depan.
Nanti Bapak Presiden mungkin selama dua hari akan menyampaikan visi-misi.
"Nanti supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, pertengahan November ini seluruh kepala daerah akan kita undang," katanya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 1 November 2019, seperti diberitakan Antara.
Selain kepala daerah, kata Tito, beberapa pejabat tingkat daerah juga akan diundang, seperti kapolda dan kapolres, pangdam dan dandim, serta kejati dan kejari.
Rencananya, lanjut dia, para kepala daerah akan diberikan pembekalan selama dua hari mengenai visi pembangunan untuk lima tahun ke depan, sehingga program antara pusat dan daerah sinkron.
"Di situ nanti Bapak Presiden mungkin selama dua hari akan menyampaikan visi-misi sehingga semua kepala daerah betul-betul paham," ucapnya.
Menurut dia, sangat penting untuk menyesuaikan visi-misi pembangunan dari pusat, di samping pemerintah daerah juga mengakomodasi kebutuhan khas daerah masing-masing.
Para menteri koordinator, kata Tito, juga akan menjabarkan program-program sesuai bidangnya untuk tahun depan dan selama lima tahun ke depan.
"Setelah itu, para menteri terkait, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Keuangan, Menteri BKPM dan Investasi. Ini menteri-menteri yang terkait langsung program-program pembangunan di daerah," ujarnya.
Mantan Kapolri itu mengatakan para pendamping dan pengawas, seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK, kejaksaan, kepolisian, dan TNI diberikan pula waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya.
Secara umum, kata dia, pemerintah ingin memastikan adanya program yang menyentuh pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), paling utama dibidang kesehatan, dan pendidikan.
Tito mengatakan program membangun lapangan pekerjaan, investasi, termasuk kemudahan bagi kalangan swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing.
"Jangan dipersulit. Jangan nanti begitu swasta masuk, belum apa-apa, 'Saya dapat apa?' Nah itu, kalau sampai itu terjadi, kita akan tegas," ujar Tito.
Tak hanya bersifat satu arah, lanjutnya, pertemuan akan diatur agar berlangsung secara dua arah, dengan model panel dan tanya jawab.
"Begitu pulang (setelah) dua hari, ke daerah, betul-betul paham visi pemerintah pusat, baik dari Presiden, para menteri, dan setelah itu APBD-nya disesuaikan, revisi, di samping kebutuhan daerah," kata Tito.[]
