Tsamara Cabut Dari PSI, Sultan: Akibat Rendahnya Kepercayaan Publik Pada Parpol

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin turut merespon fenomena mundurnya eks DPP partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amani dari kepengurusan.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. (Foto: Tagar/DPD RI)

TAGAR.id, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin turut merespon fenomena mundurnya eks DPP partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amani dari kepengurusan partai tersebut.

Menurutnya, pada posisinya di DPP partai sebagai milenial Tsamara dinilai sangat fenomenal dengan segala kelebihan dibandingkan milenial lainnya. Tapi sayangnya citra parpol yang tidak positif di mata publik telah menghentikan langkah politiknya lebih awal.


Artinya parpol harus menampakkan citra yang menarik dan ramah terhadap milenial, karena mereka harus sudah kita siapkan menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan.


"Saya tidak mengenal beliau secara langsung, tapi track record nya sebagai politisi muda sangat penting bagi kita untuk menjelaskan kembali makna demokrasi dan kehadiran lembaga politik yang inklusif, demokratis dan aspirasional. Sehingga sulit untuk tidak mengaitkan sikap politik beliau dengan iklim politik internal parpol yang tidak bersahabat dengan karakter progresif milenial," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa, 19 April 2022.

Menurutnya, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik adalah alasan siapapun yang tidak ingin terpapar reputasi buruk partai untuk menghindar secara elegan. Karena memilih untuk bertahan sama akan merugikan brand image pribadi politisi muda.

"Tsamara adalah simbol representasi milenial perampuan dalam panggung politik nasional. Meskipun belum sempat masuk ke ruang Parlemen, secara politik reputasinya yang positif sudah cukup dikenal di kalangan milenial Indonesia saat ini," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Oleh karena itu, lanjutnya, ini menjadi peluang bagi partai politik baru. Kehadiran partai-partai politik baru harus menjawab keraguan publik terhadap lembaga politik dengan menawarkan platform politik yang spesifik. 

Partai jangan hanya dijadikan kendaraan politik elit tertentu untuk mencapai kekuasaan, tapi harus menjadi instrumen demokrasi yang demokratis dan melahirkan kader pemimpin bangsa yang berkualitas.

Keberpihakan milenial pada suatu Parpol harus menjadi kebanggaan bagi dirinya di wilayah publik. Masalahnya sekarang adalah mereka justru tidak percaya diri dan enggan menampakkan identitas politiknya di wilayah publik.

"Sehingga ke depannya kita bisa mendapatkan calon pemimpin ideal bagi bangsa ini, yang benar-benar lahir dan digembleng dalam sebuah partai politik. Artinya parpol harus menampakkan citra yang menarik dan ramah terhadap milenial, karena mereka harus sudah kita siapkan menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan," tutupnya.

Seperti diketahui, hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) rendah.

Dari 12 institusi yang berada dalam daftar, partai politik berada di posisi terbawah dengan kepercayaan hanya 54 persen. []

Berita terkait
Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Aturan Standar Pengeras Suara Masjid
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi surat edaran yang mengatur tentang standar volume pengeras suara masjid dan musholla.
Wakil Ketua DPD RI Minta JHT Bisa Dijadikan Agunan Pembiayaan Bank
Wakil Ketua DPD RI Najamudin meminta agar kartu Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dimanfaatkan sebagai jaminan atau agunan pembiayaan pekerja.
Ketua DPD RI Bahas PT Nol Persen dengan Perwakilan Raja dan Sultan Nusantara
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, terus menyosialisasikan Presidential Threshold nol persen.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.