TKN dan BPN Kompak Dorong Sudirman Said Beberkan Informasi Soal Freeport

Boleh menyajikan informasi selama didukung data-data dan saksi~
Sudirman Said. (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)

Jakarta, (Tagar 21/2/2019) - Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maruarar Sirait tak masalah dengan pernyataan yang disampaikan mantan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pertemuan Jokowi dengan Pimpinan Freeport McMoran Inc kala itu James R. Moffet.

"Ya tidak apa-apa, Pak Sudirman Said kan pernah menjadi menteri dan membantu Pak Jokowi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/2).

Hanya saja, jika memang benar Sudirman Said memiliki informasi yang berbeda, tentu informasi tersebut mesti didukung data-data yang valid, juga saksi. Politikus PDI Perjuangan ini akan menghargai infromasi yang disampaikan oleh Sudirman Said.

"Mungkin baru menerimanya atau tahu sekarang. Jadi, ya dibuka saja. Kan kita negara demokrasi, negara hukum, orang boleh menyampaikan pandangan, menyajikan informasi selama didukung data-data dan saksi," tukasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, meminta klarifikasi informasi yang sebenarnya dari Sudirman Said. Pasalnya, Jokowi sudah mengonfirmasi pertemuan yang dimaksud Sudirman Said tidak pernah ada.

"Menurut saya perlu ada klarifikasi ya. Mana yang benar gitu. Apakah Pak Sudirman Said yang berkata benar, atau Pak Jokowi yang sudah klarifikasi bahwa pertemuan itu tidak ada," terangnya.

Dengan klarifikasi dari Sudirman Said, menurutnya akan diketahui informasi mana yang sesungguhnya akurat. Meski, dirinya lebih percaya mantan cagub Jateng itu ketimbang calon presiden nomor urut satu (01) Jokowi.

"Nanti kan mungkin salah satu ada yang tidak akurat. Walaupun saya lebih percaya kepada Pak Sudirman Said ya. Karena Pak Sudirman Said kan yang waktu itu menjadi menteri ESDM, saya kira tahu persoalan yang lebih teknis," pungkasnya.

Sebelumnya, Sudirman Said membantah telah mengeluarkan surat izin perpanjangan kontrak pada 7 Oktober 2015 PT Freeport Indonesia di Papua.

"Surat 7 Oktober 2015 Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik," ujarnya, di Jakarta Selatan, Rabu (20/2).

Direktur Materi dan Debat BPN lantas menyatakan bahwa surat tersebut keluar atas perintah Jokowi, yang melakukan pertemuan dengan Pimpinan Freeport McMoran Inc kala itu James R. Moffet.

Baca juga: Sudirman Said Ngomong Freeport Dipicu Diungkapnya Lahan Prabowo?

Berita terkait
0
Kekurangan Pekerja di Bandara Australia Diperkirakan Samapi Tahun Depan
Kekurangan pekerja di bandara-bandara Australia mulai bulan Juli 2022 diperkirakan akan berlanjut sampai setahun ke depan