Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengeluhkan banyak pemerintah daerah (Pemda) masih belum mandiri dalam keuangan, dan bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah provinsi hanya mampu menyumbang 46 persen untuk APBD. Yang lebih Ironis, PAD pemerintah kabupaten atau kota hanya berkontribusi 15 persen untuk menyokong APBD-nya.
“Artinya, 85 persen APBD kabupaten atau kota dan provinsi sangat tergantung dari dana transfer pusat," kata Tito Karnavian dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 26 November 2019.
Untuk itu, Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk bisa berimprovisasi dalam meningkatkan PAD sesuai koridor hukum. "Seperti, mengasah kemampuan entrepreneurship yang baik sehingga bisa mengundang banyak investor masuk ke daerah yang akan berdampak terhadap peningkatan PAD," katanya dalam keterangan tertulis.
Tito menyebutkan contoh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dengan kemampuan entrepreneurship yang baik. Ridwan dinilai getol menawarkan berbagai proyek strategis di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Tanah Air ini melalui forum investasi, antara lain West Java Investment Summit (WJIS) 2019 dan US-Indonesia Investment Summit kemarin.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai acara Penganugerahan "Ormas Award 2019" di Jakarta, Senin, 25 November 2019. (Foto: Antara/Abdu Faisal)Mendagri meminta kepala daerah lainnya untuk bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Ridwan Kamil. Dalam membangun Jabar, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil memakai konsep delapan pintu anggaran. “Selain menggunakan APBD, dana pembangunan Provinsi Jawa Barat juga bersumber dari dana umat hingga corporate social responsibility (CSR),” tegas Tito.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah untuk bisa memaksimalkan badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD diharapkan bisa menangkap peluang dan menjadi perusahaan daerah yang turut berkontribusi terhadap PAD. Jangan justru sebaliknya hanya membebani APBD. “Saya pesan kepada para gubernur agar bisa memanfaatkan BUMD untuk mendongkrak PAD,” ucap Tito.
Tito juga mengimbau para gubernur memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk keterbukaan dan kemudahan perencanaan, pengawasan dan penggunaan APBD lewat e-budgeting, e-katalog dan e-controlling. Bila menggunakan cara konvensional, penyalahgunaan anggaran atau korupsi karena tidak transparan akan terbuka lebar. "Jadi Pemda harus membangun sistem dan memanfaatkan IT dalam rangka mengawasi, merencanakan, dan mengeksekusi penggunaan APBD," tuturnya. Tito menegaskan, Kemendagri sudah menerbitkan surat edaran tentang transaksi cashless kepada semua kepala daerah untuk memudahkan monitoring aliran uang.[]
