Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penataan Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini semakin tidak karuan. Menurutnya Jakarta terlihat seperti kampung dibandingkan dengan kota Beijing atau Shanghai saat ini, seperti dilansir Antara.
"Kita itu 1998 mungkin berpikir ini negara (China) dengan Jakarta saja Beijingnya kita lihat masih seperti kampung, sekarang terbalik-balik, Pak Anies kalau saya yakin bapak ke China, terbalik kalau kita melihat (sekarang), Jakarta kayak kampung dibandingkan dengan Shanghai," kata Tito dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Tito juga menyinggung stabilitas yang terjadi di DKI Jakarta yang beberapa kali dilakukan demonstrasi oleh sejumlah pihak. Hal itu menurutnya seperti apa yang dialami oleh Hong Kong saat ini, yang dirundung aksi protes berkepanjangan.
"Kita lihat Hong Kong, keamanan terganggu. Ekonomi luar biasa mereka, pusat ekonomi. Tapi demo enggak habis-habis dua bulan. Polisinya kenal sama saya. saya harus menyampaikan kedukaan karena tugas berat Anda, atau saya harus sampaikan congratulate hormat karena anda memiliki tantangan. Enam bulan saya kira jadi polisi di sana setengah mati," katanya.
"Mas Anies diminta untuk bagaimana demo di Bawaslu, demo di DPR tiga hari, itu saja sudah setengah mati kita. Sudah kita (polisi) selesai, Mas Anies bersih-bersihin itu, pagi-pagi sudah clear. Terima kasih Mas Anies dan Pasukan Oranyenya," ucap dia.
Bagi Tito, yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, saat ini mulai ada keraguan terhadap sistem di negara-negara demokrasi.
Tito menyebut paradoks demokrasi muncul karena negara demokrasi mengalami stagnasi. Sementara negara nondemokrasi seperti China sedang mengalami lompatan-lompatan dalam urusan ekonomi dan militer.
"Ini tantangan bagi kita, kalau kita bisa membuktikan, maka masyarakat akan melihat demokrasi jadi baik. Tapi kalau kesejahteraan tidak bisa dibangun di atas sistem demokrasi, maka masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Makanya muncul tawaran khilafah, tawaran kembali ke sistem semi-otoriter, itu muncul," katanya. []