Tingkatkan Anggaran Perlindungan Anak dan Perempuan

Menteri juga minta supaya kabupaten dan kota memaksimalkan tempat pelayanan anak dan perempuan serta mengupayakan peningkatan anggaran terhadap anak dan perempuan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise (kiri) bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (kanan) menghadiri deklarasi provinsi Sumsel menuju Kota layak anak di Pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (27/7). Seluruh kabupaten dan kota di Sumsel bersama menandatangani deklarasi kesiapan menuju kota layak anak dalam menyongsong Asian Games 2018 juga sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. (Foto: Ant/Feny S)

Palembang, (Tagar 4/8/2017) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengakui saat ini masih sering terjadi kekerasan terhadap anak termasuk perempuan.

Menteri akui, banyak penyebab terjadinya kekerasan itu diantaranya faktor ekonomi, katanya usai deklarasi kabupaten dan kota layak anak di Palembang, Jumat (4/8). Selain itu faktor pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kekerasan terhadap anak.

Kementeriannya telah membuka tempat pelayanan dan pengaduan guna melindungi anak dari tindak kekerasan atau pelecehan. Pihaknya juga melakukan pendampingan bila ada permasalahan terhadap anak termasuk perempuan.

Menteri juga minta supaya kabupaten dan kota memaksimalkan tempat pelayanan anak dan perempuan serta mengupayakan peningkatan anggaran terhadap anak dan perempuan. Apalagi, jelas Menteri Yohana, sekarang ini setiap kabupaten dan kota telah memiliki dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Jadi bila anggaran besar dan terus meningkat maka anak termasuk perempuan semakin terlindungi. Yang jelas semua pihak harus bertanggung jawab untuk mengembangkan anak karena anak itu investasi sumber daya manusia jangka panjang,” ujar Menteri Yohana lagi. (rif/ant)

Berita terkait
0
Setahun Bekerja Satgas BLBI Sita Aset Senilai Rp 22 Triliun
Mahfud MD, mengatakan Satgas BLBI telah menyita tanah seluas 22,3 juta hektar atau senilai Rp 22 triliun setelah setahun bekerja