Cirebon - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pastikan alokasi anggaran perubahan tidak mengubah skala prioritas meskipun hingga saat ini masih fokus pada penanganan kesehatan akibat Covid-19 dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suratmo, yang menyebutkan selain dua kegiatan skala prioritas tersebut, Pemkab Cirebon juga memprioritaskan kegiatan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Di dalam anggaran perubahan tahun 2020 ini terdapat tiga yang kita fokuskan dalam pemanfaatannya yang pertama penanganan masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19, kemudian jaring pengaman sosial. Itu yang menjadi konsen di perubahan 2020, ketika ada kegiatan-kegiatan infrastruktur, juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Suratmo.
Sejak dicetuskan mengenai konsep prioritas pembangunan yang dilakukan Pemkab Cirebon dipastikannya tidak dilakukan perubahan yang signifikan.
Lebih dari itu, Pemkab justru ingin agar sektor yang terkena refocusing anggaran yang memang menjadi capaian kinerja RPJMD akan dicapai. "Karena memang akibat refocusing ini semua kegiatan terbatas. Kita tidak ada perubahan kegiatan tapi melanjutkan kegiatan yang pada anggaran murni kena refocusing yang menjadi prioritas untuk pencapaian RPJMD dikaitkan dengan keselarasan tiga prioritas itu," ungkap Suratmo.
Bilamana nantinya terdapat anggaran untuk pembangunan fisik, sambung Suratmo, pembangunan fisik yang mendukung kelancaran sarana dan prasarana produksi. "Ada sedikit untuk perbaikan jalan tapi kita lebih fokus ke jalan yang menuju akses pusat perekonomian, kalau pembangunan gedung, tidak ada," kata Suratmo.
Menurut Suratmo, alokasi anggaran perubahan terbesar adalah untuk tiga sektor tersebut. Sesuai Silpa tahun 2019, nilainya sebesar Rp 200 miliaran. Untuk penggunaan anggaran yang sifatnya spesifik, dia mengungkapkan, maka bersifat top down yakni harus sesuai dengan kegiatan awal. "Sesuai Silpa tahun 2019 nilainya sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan fisik yang harus sesuai dengan kegiatan awal," kata Suratmo. []
